KOMPAK : (kiri ke kanan) Komisioner Bawaslu Jabar, Yulianto, Komisioner Bawaslu Jabar Sutarno dan Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan berfoto bersama, mereka merupakan komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Depok saat menyambangi kantor KPU Kota Depok di Jalan Kartini Raya No.19 Kelurahan Depok, Pancoranmas. FOTO : ISTIMEWA
KOMPAK : (kiri ke kanan) Komisioner Bawaslu Jabar, Yulianto, Komisioner Bawaslu Jabar Sutarno dan Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan berfoto bersama, mereka merupakan komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Depok saat menyambangi kantor KPU Kota Depok di Jalan Kartini Raya No.19 Kelurahan Depok, Pancoranmas. FOTO : ISTIMEWA

 

 

 

Ngobrolin pesta demokrasi pasti tidak akan ada habisnya. Terlebih, bersama penyelenggara Pemilu-nya langsung. Kali ini, Radar Depok berbincang dengan Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan, terkait Pilkada Depok 2020.

Laporan : Ricky Juliansyah

 

RADARDEPOK.COM, – PKPU Nomor 15 Tahun 2019 telah diterbitkan KPU RI. Seluruh penyelenggara Pemilu, pengurus partai, calon peserta Pilkada hingga masyarakat pun diminta untuk mencermati dan memahami isi dari PKPU tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020.

Sedikit membedah tahapan di PKPU tersebut, ada sesuatu yang menggelitik keingin tahuan awak Radar Depok, khususnya di Pasal 4 terkait tahapan persiapan, lebih spesifiknya Huruf e, dimana disebutkan bahwa ada tahapan pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS.

Memang jika dibaca sepintas, hal tersebut tidak ada masalah jika ditinjau dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Namun, yang agak aneh itu dari kalimat pertama yang menyebutkan pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota. Sebut saja Panwaslu Kabupaten/Kota, itu masih menjadi lembaga adhoc. Sementara, di kabupaten/kota sendiri sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sifatnya sudah tetap.

Untuk mengusir dahaga keingintahuan tersebut, akhirnya awak Radar Depok mencoba melakukan konfirmasi ke Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan yang memang kebetulan berdomisili di Kota Sejuta Maulid.

Pertanyaan tersebut pun diutarakan awak Radar Depok, Abdullah pun menjelaskan, idealnya untuk PKPU tersebut mengatur di internal penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, bukan pengawas atau Bawaslu.

“Memang kami di Bawaslu sudah menyiapkan juga persiapan perekrutan untuk Panwascam,” kata Abdullah.

Untuk level pengawas kecamatan namanya Panwascam, hanya saja untuk Panwascam sendiri sudah selesai masa tugasnya, yakni pengawasan di Pemilu 2019. Sehingga nantinya, harus ada perekrutan lagi terkait pengawas kecamatan.

“Tidak otomatis yang kemarin. Mereka kan adhoc juga. Sehingga, atas arahan Bawaslu RI, nanti kami melakukan perekrutan. Karena, Bawaslu tidak bisa melakukan tahapan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan Bawaslu RI,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 itu terkait jadwal dan tahapan, sebagai pedoman Bawaslu juga untuk titik fokus tahapan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

“Karena tugas Bawaslu juga memiliki fungsi pengawasan di seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada. Nah, mungkin juga perekrutan yang dimaksud tadi dimaknai sebagai perekrutan Panwascam,” ucap Abdullah. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya