ASRI : Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono saat berada dikediamannya. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

ASRI : Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono saat berada dikediamannya. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

 

Obrolan dengan Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono kembali berlanjut. Kali ini, yang paling ditunggu-tunggu partai, anggota dewan terpilih, pemerintah, dan masyarakat adalah pengangkatan atau pelantikan Anggota Dewan terpilih pada Pemilu 2019.

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Beberapa daerah telah melantik anggota dewan terpilih hasil Pemilu 2019. Untuk Kota Depok, baru akan dilaksanakan pada 3 September. Sedangkan di Jawa Barat, dilaksanakan 2 September.

Menurut Politikus PKS ini, banyak masyarakat, bahkan anggota dewan mungkin belum paham tentang kewenangan dan ruang lingkup kerja mereka. Lembaga legislatif tentu berbeda dengan eksekutif. Sesuai dengan UU No 17 tahun 2014 tentang MD3, legislatif punya kewenangan terbatas.

Sedangkan, tugas pokok dan fungsinya dalam 3 hal, yakni pembuat Perda (legislasi), perencanaan anggaran (budgeting) dan pengawasan kerja eksekutif (controling).

Sementara, eksekusi atau pelaksanaannya dilakukan eksekutif, dalam hal ini kepala daerah. Sementara, DPRD Kota/Kabupaten atau DPRD Provinsi mempunyai kewenangan yang terbatas. Dimana, cara kerjanya diatur Kementerian Dalam Negeri melalu Peraturan Pemerintah (PP).

“Jadilah DPRD itu Dinas Perwakilan Rakyat Daerah. Menyedihkan memang, ibarat macan buntutnya dipegang tak bisa dia lari hanya mengaum-ngaum sementara kijang tetap jalan tenang ya terkadang berlari walau sebentar. Terkadang macan merayu kijang agar dibawakan minum karena haus mengaum. Kakinya terikat kuat tak bisa berlari bahkan tak bisa berjalan,” ujar IBH, sapannya.

Tetapi, kata dia, macan masih bisa menunjukan giginya kepada rakyatnya melalui kegiatan reses. Melalui fungsinya sebagai budgeter masih dibolehkan untuk mengusulkan anggaran dari hasil serap aspirasi dewan di daerah pemilihannya walaupun tetap saja terbatas.

“Sebenarnya pokok pokok pikiran dewan dengan mekanisme yang benar dan digunakan secara maksimal harusnya menjadi senjata ampuh memelihara kader dan konstituen partai. Tetapi jika hal ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maka habislah sudah, macan hanya bisa memenuhi perut yang lapar,” katanya.

Satu persoalan lagi, IBH menambahkan, masalah kualitas SDM anggota dewan terpilih, terkadang tidak seimbang dengan kemampuan eksekutif yang sudah puluhan tahun bekerja di bidang mereka. Ketimpangan pemahaman baik dibidang penegakan perda, kerja bidang komisi dan anggaran.

“Inilah memjadi tugas berat partai politik bagaimana bisa menjadikan para kadernya yang duduk di dewan menjadi tangguh dan berkualitas,” imbuh kandidat kuat pada kontestasi Pilkada Kota Depok 2020 mendatang.

IBH menerangkan, tambahan tugas anggota dewan adalah aspiratif dan diplomatif. Sehingga, kedekatan dengan konstituen, pengetahuan luas untuk membela rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang salah. Selain itu, komunikasi dengan media adalah hal yang juga akan menjadi corong komunikasi kepada masyarakat.

Para pemilih akan mengetahui pembelaan dan perjuangan anggota dewan terhadapnya. Permasalahan yang muncul di masyarakat harus bisa dikomunikasikan dengan baik kepada kepala daerah agar dapat dicarikan jalan keluar.

“Kita tunggu profil DPRD Kota Depok 2019 – 2024 semoga menjadi Anggota Dewan yang aspiratif – amanah dan dapat dipercaya warga. Selamat berjuang kawan semoga Depok cepat berkembang menjadi lebih baik,” pungkas IBH. (*)

 

Editor : Pebri Mulya