Peserta seleksi capim KPK ketika mengikuti uji kompetensi di Jakarta, beberapa waktu lalu. FOTO : JAWA POS
Peserta seleksi capim KPK ketika mengikuti uji kompetensi di Jakarta, beberapa waktu lalu. FOTO : JAWA POS

 

JAKARTA – Dari sederatan orang yang mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V diduga memiliki jejak rekam buruk. Bahkan, berdasar catatan KPK, beberapa di antara 20 capim yang terseleksi itu diduga pernah menerima gratifikasi dan menghambat kinerja KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, catatan jejak rekam tersebut sejatinya sudah disampaikan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. Tidak hanya menerima gratifikasi dan menghalangi kinerja KPK, ada juga beberapa nama yang diserahkan karena diduga tidak patuh LHKPN serta melanggar etik saat bekerja di KPK.

Tetapi, KPK belum mau memublikasikan siapa saja capim yang diduga bermasalah tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui dugaan penerimaan gratifikasi itu tentu mengarah kepada capim yang berstatus penyelenggara negara. ”Saya nggak mau masuk ke personnya. Yang jelas, kalau dia bukan penyelenggara negara, ya dia bukan kategori gratifikasi,” ujarnya.

Saut menyebutkan, informasi yang diberikan KPK ke pansel tersebut sejatinya sudah diketahui publik. KPK belum berniat mengumumkan sosok-sosok yang dicurigai itu.

”Intinya, semua publik sudah tahu, kecuali ada beberapa yang nggak boleh kita ungkap di antaranya. Kalau kita katakan, temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kan nggak boleh kasih tahu ke publik,” imbuh dia.

Saut menyatakan, catatan itu sudah diserahkan kepada pansel sebagai pertimbangan untuk memilih 20 nama yang telah diumumkan pada Jumat (23/8). Meskipun catatan berlatar belakang buruk yang sudah diserahkan KPK ke pansel, tetapi keputusan orang yang lolos tetap menjadi hak prerogratif pansel.

”Pansel saja yang mutuskan. Mereka yang paham,” kata dia.

Menanggapi temuan yang disampaikan juru bicara KPK, anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima catatan tersebut. Bahkan, bukan hanya temuan KPK, melainkan juga lembaga lainnya yang bekerja sama. ”Kami pelajari, klarifikasi, serta recheck kembali,” ujarnya.

Anggota koalisi masyarakat sipil, Asfinawati menilai tanggapan Hendardi atas masukan KPK terkesan mengandalkan power alias intimidatif dan tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Bahkan, kata dia, pernyataan anggota pansel itu terkesan membela calon yang dinilai bermasalah tersebut. ”Ini (pembelaan pansel) jelas menimbulkan pertanyaan,” tegasnya. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya