ASRI : Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono saat berada dikediamannya. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
ASRI : Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono saat berada dikediamannya. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

Berbincang dengan Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono, tentu orang akan betah berlama-lama. Selain berisi, apa yang disampaikan membawa manfaat. Pada kesempatan ini, Radar Depok berkesempatan mengulas Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat yang tengah digodok Pansus VII DPRD Jawa Barat.

Laporan : Ricky Juliansyah

RTRW indah memang. Eit, tunggu dulu. Menurut siapa. Dari kacamata siapa perubahan RTRW Jawa Barat menjadi indah. Ya Rencana Tata Ruang Wilayah yg lebih dikenal dg nama RTRW Jawa Barat sebentar lagi akan disahkan. Tinggal menghitung hari. Rencana tanggal 31 Juli 2019.

Tapi ternyata sampai saat ini belum juga selesai. Bahkan Pemprov Jawa Barat mengirim surat ke DRPD Jawa Barat, minta untuk diundur sampai 2 pekan.

Mungkin sudah banyak pihak yangg menanti untuk disahkannya Raperda ini. Khususnya, Ketua DPRD Jawa Barat yang merasa sudah terlalu lama Pansus bekerja. Katanya sih, Perda RTRW merupakan panglima dari Perda yang ada di suatu daerah.

Di Jawa Barat, ada dua Raperda yang seharusnya menunggu RTRW. Yaitu Raperda tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jawa Barat dan Raperda tentang RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Pemukiman).

“Kenyataannya Perda RPJMD sudah disahkan sebelum RTRW disahkan,” ungkap politikus PKS yang akrab disapa IBH ini.

Dari berbagai sudut RTRW pedoman yang sedang ditunggu-tunggu. Berbeda dengan Perda-Perda lainnya yang hanya berisi tulisan dari pasal ke pasal, Perda RTRW yang gak kalah penting adalah peta ruangnya dan indikasi program. Apakah pasal atau ayat sudah sesuai tergambar dalam peta ruangnya dan uraian indikasi program juga.

IBH mencontohkan, tentang kebijakan dibidang perhubungan dari mulai peta jalan, peta jalur kereta api, pelabuhan laut sampai bandara harus tertuang dalam di dalam peta RTRW. Kebijakan sebuah kawasan, misalnya pemerintah pusat menetapkan suatu kota menjadi Kawasan Strategi Nasional (KSN) maka akan tergambar di dalam peta tata ruang dan indikasi program sampai 2029.

Hal yang sulit lainnya adalah penentuan luasan Lahan Pertanian Produktif Berkelanjuatan (LP2B) antara keinginan dan realita yg semakin berkurang, dan sudah banyak alih fungsi lahan. Tarik ulur pemilik lahan dengan pemangku kebijakan terkadang tak sejalan.

Pria yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Depok 2020 ini memandang bahwa yang paling krusial, warga Jawa Barat perlu mengetahui tentang perubahan RTRW tahun ini. Beberapa yang perlu diketahui para pengambil kebijakan, pelaku ekonomi, bahkan semua warga Jawa Barat.

“Ibu kota Jawa Barat akan dipindahkan. Kemana ?. Ada beberapa alternatif seperti Walini di Kabupaten Bandung Barat, Tegal Luar di  Kabupaten Bandung, Kertajati, Majalengka, dan Patimban Subang,” terang IBH.

Kemudian, Zonasi kawasan industri. kota kabupaten di Jawa Barat tidak diperbolehkan lagi membangun industri disembarangan tempat. Kawasan industri hanya ada 2. Pertama dikawasan Kerawang Cikampek Subang dan kedua kawasan industri di Pantura. Selebihnya kota/kabupaten harus memindahkan pabriknya secara bertahap karena pemerintah sudah dan akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menunjang kawasan tersebut. Infrastuktur jalan, jalur kereta api, pelabuhan laut dan bandara.

Selanjutnya, daerah rawan bencana, dari mulai banjir, rawan gempa, tsunami, patahan, dan gunung merapi petanya harus ditaati jangan sampai kejadian kota palu kejadian di Jabar.

“Ada lagi terkait LP2B Jawa Barat sebagai salah satu lumbung padi Indonesia semakin semakin berkurang, pemilik lahan lebih tertarik untuk dijual sebagai lahan komersil, anak2 petani tak mau lagi bertani. Depok LP2B nya nol,” ujarnya.

Di Raperda tersebut juga membahas mengenai Bandara Kertajati, pelabuhan Patimban akan menjadi daerah yang akan cepat berkembang. Kata IBH, para pemilik modal sudah banyak yang berinventasi di daerah tersebut.

Dan yang tidak kalah penting TOD kereta api cepat KCIC di Tegal Luar dan Walini akan menjadi daerah baru juga yang cepat berkembang.

Masih banyak lagi informasi yang bisa kita manfaatkan dari memahami Perda RTRW. Semua mata akan memandang, ada yang sudah beraksi, ada yang akan bertepuk tangan. Tapi ada juga menangis dan diam terheran-heran atas perubahan RTRW Jawa Barat.

“Ya semoga lebih banyak warga Jawa Barat yang menjadi sejahtera dibanding sebagian kecil orang yang sudah mengeruk habis SDA Jawa Barat dari di sah kan nya Raperda ini,” tutup IBH. (*)