ILUSTRASI : Rencana desain ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur.
ILUSTRASI : Rencana desain ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur.

 

JAKARTA – Rencana Pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, mendapatkan respon positif, terutama dalam efektivitas penggunaan anggaran.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, pemindahan ibu kota lebih murah ketimbang memperbaiki infrastruktur yang ada di Jakarta, jadi rencana tersebut masih terbilang relevan.

“Untuk perbaikan Jakarta butuhnya luar biasa besar, kalau tidak salah, Anies ngomong Rp 571 triliun. Jadi, lebih menghemat, karena ke Kalimantan Timur, anggarannya Rp466 triliun,” ucapnya.

Apalagi DKI Jakarta sudah terlalu banyak permasalahannya. Misalnya banjir, pencemaran air hingga polusi udara. Sehingga memang tepat yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan tidak lagi ada Jawa sentris dalam pembangunan.

Zainudin beranggapan, dipilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota, juga membuktikan keseriusan pemerintah dalam ingin melakukan pemerataan ekonomi.

“Awalnya banyak isu yang beredar kalau rencana pemerintah memindahkan ibu kota hanya pengalihan isu, jadi ini adalah pembuktian kebenarannya atas rencana tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, ‎pada Maret 2019 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta. Jumlahnya mencapai Rp 571 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan mulai dari pertambahan jalur Mass Rapid Transit (MRT) hingga pembenahan perlintasan sebidang di Ibu Kota.

“Itu (Rp571 triliun) adalah anggaran pembangunannya. Jadi misalnya kita akan membangun MRT sekarang baru 16 Km nanti akan dibangun 231 km. LRT lebih dari 120 km akan dibangun,” kata Anies.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan membangun jalan di atas perlintasan sebidang kereta api. Hal ini dilakukan menyusul kemacetan yang sering terjadi saat transportasi umum menunggu kereta api yang lewat.

Total keseluruhan jalan yang akan dibangun di atas perlintasan sebidang ialah sepanjang 27 kilometer. Dengan pembangunan ini diperkirakan waktu tunggu akan berkurang hingga lima menit.

Selain transportasi, Pemprov DKI juga akan fokus membangun sistem air bersih. Anies mengatakan saat melakukan musrembang di Jakarta Utara permasalahan air bersih masih dihadapi oleh masyarakat. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya