WASPADA : Samuel Christian Hendrawan (kanan), pemilik akun Twitter @hendralm yang menemukan adanya praktik jual beli data kependudukan di media sosial. FOTO : JAWA POS
WASPADA : Samuel Christian Hendrawan (kanan), pemilik akun Twitter @hendralm yang menemukan adanya praktik jual beli data kependudukan di media sosial. FOTO : JAWA POS

JAKARTA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menggelar pertemuan dengan Samuel Christian Hendrawan, pemilik akun Twitter @hendralm. Pertemuan tersebut berlangsung di Pusdiklat Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

Dalam pertemuan tersebut, Hendra meminta klarifikasi apakah benar dirinya dipolisikan oleh Kemendagri. Hal ini terkait unggahannya di Twitter yang mendapati adanya praktik jual beli data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK) yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

Zudan lantas menegaskan bahwa pihaknya tidak melaporkan Hendrawan, melainkan melaporkan adanya kasus jual beli data tersebut. “Saya sampaikan bahwa kami dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melaporkan adanya peristiwa jual beli data kependudukan. Tidak melaporkan Mas Hendra,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Zudan, pihaknya malah ingin mencari pelaku yang menjual data dan tidak melaporkan Hendrawan ke polisi. “Yang ingin kita cari adalah pelaku jual beli data, pelaku yang menyalahgunakan data kependudukan,” sambung Zudan.

Sementara itu, Hendra menerangkan bahwa data-data NIK, KTP, dan KK yang ada dalam praktik jual beli sebenarnya bukan dari pemerintah, melainkan ada oknum yang memang mencuri data tersebut. Menurutnya, ada beberapa modus yang digunakan para oknum pencuri data kependudukan untuk kemudian dijual-belikan.

Lebih lanjut, oknum pencuri data itu membuat akun di situs jual beli. Mereka kemudian berpura-pura menjadi pembeli kemudian meminta data diri targetnya dengan alasan kepercayaan. Pelaku meminta KTP target, pelaku juga mengirimkan KTP-nya namun menggunakan foto palsu dan KTP orang lain.

Kedua, masih dari situs jual beli, ada pula pelaku yang berpura-pura menyediakan lowongan kerja. Caranya sama dengan yang pertama. Modus ketiga melalui aplikasi di Google Play Store yang banyak menyediakan aplikasi untuk pengecekan KTP dan data lainnya. Padahal, aplikasi tersebut bukan milik pemerintah.

“Modus keempat melalui sms spam dengan modus menawarkan pinjaman dana atau uang tanpa jaminan dengan mengirim KTP saja. Selain itu, mereka juga bisa datang ke kampung-kampung dengan memberikan sembako dengan syarat memberikan data dirinya berupa KTP atau KK,” jelas Hendra. (jwp)