Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas, Imron Bulkin.
Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Bappenas, Imron Bulkin.

 

JAKARTA – Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Imron Bulkin untuk legislatif dan eksekutif di ibu kota baru akan ada perbedaan dari daerah lainnya, bahkan berbeda dengan sistem di DKI Jakarta.

Besar kemungkinan menurut Imron tidak akan ada DPRD atau Pemda di Provinsi Kalimantan Timur‎. Nantinya dipimpin oleh Gubernur ataupun kepala badan. Hal itu dilakukan supaya tidak ada dualisme kepemimpinan.

“Jadi nanti akan bertangung jawab kepada presiden dan bukan dipilih oleh rakyat. Jadi kemudian diharapkan tidak terjadi dualisme. Pertimbangan lain supaya koordinasinya lebih gampang di bawah satu saja,” ungkapnya.

Para pengusaha juga menurut Imron setuju dan memiliki wacana untuk melakukan i‎nvestasi. Nantinya mereka akan mengembangkan bisnisnya untuk membangun fasilitias-fasilitas untuk masyarakat.

“Kita sudah beberapa kali melakukan rapat dengan para pengusaha, mereka pada prinsipnya setuju. Mudah-mudahan investor banyak yang mau, dan orientasinya jadi peluang,” ungkapnya.

Pemindahan ibu kota ini juga dilakukan untuk pemerataan pembangunan. Sehingga pembangunan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja. Melainkan bisa di daerah lain. Sehingga itu alasan pemerintah menginginkan pemindahan ibu kota.

“Tujuan pemindahan ibu kota jiha supaya orientasinya tidak Jawa sentris. Tapi di luar jawa sentris‎,” pungkasnya. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya