KACAU : Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. FOTO : JAWA POS
KACAU : Ratusan pemuda dan mahasiswa asal papua melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/8). Aksi tersebut digelar terkait dengan peristiwa yang menimpa sejumlah mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. FOTO : JAWA POS

 

JAKARTA –  Adanya kerusuhan lanjutan di Jayapura, Papua dengan merusak fasilitas umum, bahkan hingga melakukan pembakaran, Anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid berpendapat, saat ini para tokoh-tokoh di Papua perlu turun tangan agar bisa mendinginkan situasi, dengan berkomunikasi dengan masyarakat Papua untuk tidak lagi berbuat anarkis.

“Perlu pendekatan dialog dengan tokoh-tokoh, jangan sampai turun ke jalan, jangan ada anarkis. Dibutuhkan tokoh yang bisa meredam untuk tidak anarkis,” ujar Jazilul kepada JawaPos.com (Radar Depok Group), Jumat (30/8).

“Masalah harus segera ditangani, karena sudah meluas. Ini yang bisa mengatasi tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa meredam amarah mereka,” tambahnya.‎

Lantas apakah perlu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun tangan? Mengingat JK sudah berpengalaman dalam mengatasi konflik. Seperti turun tangan mendamaikan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 silam.

Jazilul pun mengiyakan bahwa Wakil Presiden JK bisa turun tangan. Termasuk juga tokoh lintas agama dan masyarakat yang dituakan di Bumi Cenderawasih tersebut. Hal itu dilakukan supaya kondisi di Papua bisa damai kembali.

“Pak JK bisa turutn tangan, atau bisa tokoh Papua, tokoh mahasiswa, agama semua. Kalau ini pendekatan kepada tokoh lokal dahulu,” katanya.

Jazilul mengimbau dialog segera dilakukan. Sebab, dikhawatirkanaksi unjuk rasa masyarakat Papua ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin membuat gaduh suasana. ‎”Karena saya takut ada yang ikut mendompleng kerusuhan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mendapat laporan bahwa massa di Abepura dan Jayapura, Papua telah melakukan pengrusakan fasilitas umum. Menurutnya, massa yang melakukan aksi sudah membakar Gedung MRP. Kemudian pengrusakan Lapas di Abepura.

‎”Sudah membakar Gedung MRP, ya menjebol rumah tahanan. Padahal itu semua dibangun dari uang rakyat, pemerintah mendapatkan dana dari rakyat,” ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/8).

Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan melakukan penyampaian pendapat dengan cara berunjuk rasa. Namun jangan berunjuk rasa dengan merusak fasilitas umum.

“Jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan. Diparang, dipanah, itu saya kira tidak manusiawi. Bukan pendemo itu,” tambahnya.

Wiranto menambahkan, kerusuhan di Papua ini memang sebenarnya diinginkan oleh kelompok tertentu. Karena dia menduga ada yang tidak senang dengan kondisi Indonesia yang aman dan damai.

“Memang banyak yang tidak senang negeri ini aman, negeri ini damai, ada yang tidak senang negeri dapat membangun, memakmurkan rakyatnya. Itu mereka gunakan momen ini untuk nimbrung untuk mengacau,” pungkasnya. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya