DUKUNGAN : Ketua LSM Kapok bersama dengan Babai Suhaimi dan kuasa hukumnya saat berada di Pengadilan Negeri Kota Depok. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK
DUKUNGAN : Ketua LSM Kapok bersama dengan Babai Suhaimi dan kuasa hukumnya saat berada di Pengadilan Negeri Kota Depok. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemecatan Caleg terpilih, Babai Suhaimi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat respon luarbiasa dari sejumlah kalangan. Bahkan, Ketua LSM Kapok Kasno turut memberikan dukungan terhadap politikus senior Kota Sejuta Maulid tersebut.

Kepada Radar Depok, Kasno menuturkan, meski dirinya sering berseberangan dengan Babai Suhaimi. Namun, kali ini, ia berbicara mengenai kebenaran.

“Saya memang sering berseberangan dengan Babai, tapi kali ini berbicara kebenaran, mana yang benar dan mana yang dizholimi. Makanya, saya ikut memberikan dukungan untuk Babai,” kata Kasno.

Menurutnya, jika Babai dipecat, akan dibawa kemana suara Babai yang berjumlah 12.293 suara.

“Itu kan suara rakyat, mau dikemanakan 12 ribu lebih suara itu, tolong jangan zholim begitu,” paparnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada Paragraf 1 Pemberhentian Antarwaktu pasal 405, anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena, meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Kemudian, yang dimaksud diberhentikan antarwaktu adalah, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan.

Selanjutnya, sambung Kasno, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/kota.

“Ini belum juga dilantik, tapi sudah diberhentikan dan minta diganti dengan caleg lain, mekanismenya dimana,” paparnya.

Selain itu, diberhentikan itu karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun.

Kemudian, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tuga dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

“Kami dari LSM KAPOK siap mendukung langkah hukum yang diambil Babai Suhaimi,” pungkasnya. (cky)