SERIUS : Jajaran KPU Kota Depok sedang melaksanakan tahapan Pemilu 2019 lalu. FOTO : KPU KOTA DEPOK FOR RADAR DEPOK
SERIUS : Jajaran KPU Kota Depok sedang melaksanakan tahapan Pemilu 2019 lalu. FOTO : KPU KOTA DEPOK FOR RADAR DEPOK

 

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK Wakil Ketua DPRD Kota Depok, M. Supariyono memberi jawaban ihwal pencoretan anggaran KPU Kota Depok di APBD Perubahan 2019.

Dikatakannya, pencoretan tersebut dilandasi karena tidak ada satu pun komisioner KPU yang hadir dalam rapat finalisasi APBD Perubahan, bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok.

“Pengajuannya (APBD Perubahan) sekitar Rp700 juta. Tidak ada yang datang orangnya (KPU). Akhirnya tidak dibahas dan dicoret dari APBD Perubahan,” kata Politikus PKS ini kepada Radar Depok, Rabu (14/8).

Ia menerangkan, ketika yang bersangkutan tidak hadir dalam pembahasan, maka akan menjadi pelanggaran jika Banggar memaksakan untuk menganggarkan usulan tersebut pada rapat finalisasi.

“Saya dengar, malamnya sudah datang di Hotel Ciputra (lokasi rapat). Tapi tidak jadi presentasi. Malamnya saya tidak hadir, tapi saat paginya saya hadir ke rapat, KPU sudah ditunggu-tunggu, tapi tidak ada yang datang,” terang wakil rakyat dari Sukmajaya ini.

Supariyono tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan KPU Kota Depok tidak menghadiri rapat tersebut.

“Jadi harus hadir. Nanti dasarnya kami menganggarkan apa. Bisa kesalahan kami di Banggar,” paparnya.

Ia menambahkan, untuk tahapan Pilkada Kota Depok memang akan dimulai September 2019. Ketidakhadiran KPU Kota Depok dalam rapat finalisasi tersebut, tentu akan mengganggu tahapan yang akan dilaksanakan.

“Itu resikonya mereka. Ketika kita mau menganggarkan, tapi tidak pernah ada pembahasan. Nanti jadi pelanggaran juga,” beber dia.

Sementara itu, Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah mengaku tidak mengetahui adanya pengajuan anggaran yang dicoret.

“Untuk KPU, saya tidak tahu persisnya,” singkatnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya