LAPORAN : Sejumlah pengurus LPM Sukamaju periode 2017-2020 saat menyambangi Kantor Redaksi Radar Depok melakukan pengaduan kisruh di tubuh LPM Sukamaju. Kamis (15/8) FOTO : ARNET/RADARDEPOK 

 

 

LAPORAN : Sejumlah pengurus LPM Sukamaju periode 2017-2020 saat menyambangi Kantor Redaksi Radar Depok melakukan pengaduan kisruh di tubuh LPM Sukamaju. Kamis (15/8) FOTO : ARNET/RADARDEPOK

 

RADARDEPOK.COM, CILODONG — Kepengurusan LPM Kelurahan Sukamaju sedang dalam permasalahan yang akut dan harus segera dibenahi pasalnya semenjak Ketua LPM Sukamaju Tajudin terlilit kasus hukum dan Sekretaris LPM Yulianto menjabat sebagai Plt.

Belum lama ini, Lurah Sukamaju I Nurhadi mengundang perwakilan setiap RW serta Forum Perwakilan LPM Cilodong Usman Balau untuk membentuk kepanitian pemilihan LPM baru dengan dalih SK Pengukuhan LPM 2017-2019 dicabut Camat Cilodong yang saat itu dupegang Mulyadi.

“Ini aneh, kami yang sah secara hukum dan ada SK justru belum mengetahui pencabutan tersebut. kalau memang benar, beliau nggak boleh sepihak karena beliau sudah menerima laporan kami soal permasalahan ini,” ungkap Bendahara LPM Sukamaju terpilih 2017-2019, Agung Martono.

Lebih jauh dirinya menjelaskan, menurut Perda mo 10 tahun 2002 pasal 27, permasalahan LPM harus diselesaikan secara musyawarah mufakat di internal LPM, namun sampai saat ini kata Agung tak ada upaya untuk mengajak duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

Kisruh dalam tubuh LPM memang sudah akut, terbukti selama hampir dua tahun tak ada komunikasi serta koordinasi antar sesame anggota, justru ada resufle. Kami semua yang punya SK dibubarkan tanpa musyawarah.

“ Ini menyalahi aturan , makanya saat itu Camat Mulyadi tidak bisa menerima usulan resufle tersebut. Sebagai PLT Yulianto tidak punya kewenangan melakukan kebijakan strategis seperti meresufle kepengurusan. Padahal dialah yang menonaktifkan pengurus dan menjalankan program apapun tanpa koordinasi dengan pengurus,“ tegas Agung Martono.

Senada dengan itu, Diantoro duduk dibangku Sekretaris LPM semenjak kisruh berlangsug menuturkan, puncak ketidak harmonisan semenjak Plt LPM Sukamaju Yulianti mengundurkan diri tanpa alasan melalui group whatsapp, namun ketika Lurah Sukamaju tidak membenarkan pengunduran diri melainkan peremajaan pengurus.

“Kami lelah dengan ketidakjelasan ini, dampaknya sangat merugikan masyarakat, sejumlah pekerjaan tak akan terserap dengan baik, hingga tidak adanya anggaran pada 2020 karena tak ada aktifitas di internal LPM,” tuturnya.

Intervensi Lurah makin terlihat jelas ketika pengurus LPM sah mengundang Lurah untuk menyelesaikan permasalahan, namun Lurah tidak hadir dan justru mengundang perwakilan RW dalam membentuk panitia pemilihan LPM.

“Kami akan buat aduan ke Walikota dan siap apabila harus menempuh jalur hukum sekalipun sebab apabila kejadian ini terus dibiarkan akan berdampak buruk dan acuh pada peraturan yang ada,” tutupnya. (rd)

 

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Pebri Mulya