Kuasa Hukum Babai Suhaimi, yakni Mujahid A Latief (kiri). FOTO : RICKY/RADARDEPOK
Kuasa Hukum Babai Suhaimi, yakni Mujahid A Latief (kiri). FOTO : RICKY/RADARDEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kuasa Hukum Babai Suhaimi, Muhajid A Latief menyatakan, pelaporan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok merupakan proses biasa saja bagi seorang warga negara yang merasa dilanggar hak-haknya, dalam hal ini Babai Suhaimi dipecat sebagai anggota PKB.

“Kami sampaikan gugatan ke PN Depok, ada tiga pihak yang sudah disebutkan, salah satunya DPC PKB Depok. Karena di sinilah sumber masalahnya,” kata Muhajid kepada Radar Depok.

Muhajid menilai, pemberhentian tentu harus ada alasan kuat. Layaknya perusahaan mem-PHK karyawannya, harus ada alasan kuat dan bisa dibenarkan secara hukum. “Nah yang disampaikan dalam surat keputusan pemecatan Babai Suhaimi, sangat tidak bisa diterima,” tegas Muhajid.

Muhajid melanjutkan, komitmen sebagai kader partai adalah berjuang sekuat tenaga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurutnya, hal itu sudah dibuktikan Babai dengan meraih 12.293 suara dan menjadi caleg terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

“Bukan hanya terbanyak di Dapil VI, tapi terbanyak se-Kota Depok. Buat kami itu prestasi yang harus diberikan ke yang bersangkutan, tapi dibalas dengan pemecatan,” katanya.

Alasan kedua, lanjut Muhajid, sangat serius dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sedang gencar untuk ditindak, yaitu narkoba. Namun, kali ini justru dituduhkan ke seorang tokoh politik di Kota Depok.

Muhajid mengatakan, sejak kapan mereka bertindak sebagai penyidik, bahkan bertindak sebagai hakim. Orang yang memvonis seseorang itu telah menyalahgunakan narkoba tanpa dasar yang jelas itu apa, dan pencemaran nama baik, hal itu fitnah yang luar biasa.

“Maka saya sarankan, mengambil tindakan hukum dengan melaporkan yang bersangkutan ke polisi. Agar dia hati-hati menyampaikan sesuatu, apalagi dipakai sebagai dasar mengirim surat ke DPP, itukan kejam sekali,” ucap Muhajid.

Muhajid berpesan ke KPU, karena jelas sekali aturannya, yakni jika seorang itu dipecat keanggotannya dari partai politik, dan yang bersangkutan melakukan keberatan, mulai dari menyampaikan surat permohonan peninjauan kepada mahkamah partai (di PKB Majelis Tahkim PKB.Red), memohon untuk memeriksa menyatakan bahwa keputusan yang dibuat DPC PKB Kota Depok tidak sah dimata hukum dan tidak cukup alasan, karena bertentangan dengan apapun.

“Bisa bertentangan dengan hukum, demokrasi dan banyak hal adalah mendaftarkan ke PN. Jadi pesannya, jangan ada tindakan apapun yang bisa merugikan hak warga. Kami ikuti proses ini sampai di PN Depok, ujungnya nanti adalah mereka yang akan memutuskan,” katanya.

Ditanya terkait kebersediaan Babai Suhaimi untuk tes narkoba, Muhajid menerangkan, laporan ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah, nanti pelapor akan dimintai keterangan, yang kedua adalah para saksi dan ketiga adalah terlapor.

Menurutnya, bukti yang paling mudah itu dengan surat keterangan dari dokter. Seluruh Caleg itu tahu, salah satu syarat untuk menjadi Caleg harus menyertakan surat keterangan bebas narkoba.

“Surat itu sudah dilampirkan dan diserahkan, kemudian apa otoritas orang lain tidak terlibat atau terlibat narkoba. Bukan kah itu otoritas dokter yang mengatakan itu. Jika anda protes dengan itu, maka protes kepada dokter yang mengeluarkan itu, ini kan aneh. Jangan buat yang lucu-lucu. Karena itu Babai diloloskan oleh KPU Kota Depok sebagai Caleg, andaikata saat itu dinyatakan positif narkoba, tidak mungkin lolos kan jadi Caleg,” tandasnya. (cky)