Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Politik Depok, Berhard.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Politik Depok, Berhard.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kasus pemecatan Anggota DPRD Kota Depok terpilih di Dapil 6 (Sawangan, Bojongsari, Cipayung), Babai Suhaimi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Termasuk Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Politik Depok, Berhard.

Kepada Radar Depok, mantan Politikus Partai Hanura ini menegaskan, pemecatan ini tidak serta merta menganulir pelantikannya sebagai Anggota DPRD Depok hasil Pemilu 2019.

“Tidak langsung bisa digantikan dengan caleg dibawahnya (suara dibawah Babai) di PKB,” ungkapnya kepada Radar Depok, Rabu (7/8).

Sebab, Bernhard menjelaskan, ada mekanisme hukum yang harus ditempuh. Seperti terlebih dulu diselesaikan di Mahkamah Partai. “Selanjutnya jika Mahkamah Partai memutuskan Babai Suhaimi kalah, dapat diajukan gugatan ke PTUN atas putusan Mahkamah Partai,” paparnya.

Menurut Bernhard, proses hukum ini tentu cukup panjang sampai ada putusan hukum tetap. Apakah itu putusan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), atau Mahkamah Agung (MA).

“Jika putusan MA dalam tingkat Peninjauan Kembali permohonan Babai Suhaimi dikabulkan, maka terhadapnya tidak bisa dilakukan PAW, kecuali MA menolaknya,” pungkasnya Bernhard. (cky)