Tokoh masyarakat, Ramli Andi.
Tokoh masyarakat, Ramli Andi.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Permasalahan hak kepemilikan atas tanah antara H Mugni dengan Abdul Kohar, seluas 6.030 meter persegi di RT3/3, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, yang akhirnya menyeret mantan Lurah Pondok Petir, Undang Hidayat menjadi tersangka, menurut salah satu tokoh masyarakat, Ramli Andi sebaiknya diadakan musyawarah terlebih dahulu.

Ramli berpendapat, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus turun tangan, atau membantu memecahkan permasalahan tanah tersebut. Apalagi, tanah tersebut ada kaitannya dengan instituri pemerintahan. Sehingga, Pemkot Depok juga perlu melakukan pendampingan hukum.

“Pemkot Depok perlu mengajak kedua belak pihak untuk bermusyawarah menyelesaikannya,” tuturnya.

Ramli mengungkapkan, Pemkot Depok dapat memerintahkan camat dan lurah, maupun bagian hukum untuk melakukan musyawarah. Dia tidak ingin pejabat publik menjadi tersangka dan masuk dalam tahanan kepolisian. Romlih berkeyakinan, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah karena pihak penggugat masih warga Kota Depok.

“Walikota seharusnya memerintahkan camat dan lurah untuk memusyawarahkan dengan didampingi pihak kepolisian setempat,” terang Ramli.

Mantan Kepala Desa Pengasinan tersebut menuturkan, Pemerintah Kota Depok, khususnya Walikota Depok harus jeli memilih Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan diberikan posisi sebagai lurah maupun camat. ASN yang ditempatkan harus mengenal baik keadaan lingkungan, maupun wilayah yang akan ditempatkan. Romlih tidak ingin karena kurang ketepatan penempatan ASN membuat terjadinya suatu konflik.

“Pembinaan harus menjadi bekal ASN sebelum ditempatkan dan ditugaskan diwilayah,” beber Ramli. (dic)