Pengamat Politik DEEP, Yusfitriadi.
Pengamat Politik DEEP, Yusfitriadi.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pengamat Politik dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi menilai, walaupun tidak sampai pemecatan, kondisi serupa juga banyak dialami oleh parpol lain di beberapa daerah.

Pria yang akrab disapa Kang Yus ini melanjutkan, yang paling banyak adalah calon yang bukan prioritas Parpol dan tidak dikehendaki dia jadi, serta hanya sebagai doot gather, kemudian justru mereka yang mampu mendulang suara yang sangat banyak sehingga memenangkan kontestasi di internal Parpol.

“Sebaliknya orang-orang yang menjadi prioritas Parpol malah tidak mendapatkan suara signifikan dan tidak jadi. Akan banyak alasan parpol untuk tidak merestui siapa yang tidak dikehendaki, termasuk alasan tidak loyal terhadap Parpol atau orang yang dijadikan patron oleh Parpol,” kata Yusfitriadi kepada Radar Depok.

Namun banyak cara juga Parpol memainkan kondisi ini dengan soft (secara halus). Namun, menurut Kang Yus, kasus seperti itu terlihat sangat-sangat kasar permainannya. Padahal, jika bisa halus, maka tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap kegaduhan dan friksi di internal Parpol.

“Misalnya dengan menempuh mahkamah Parpol yang sudah disediakan oleh parpol untuk mengatasi perselisihan di internal parpol, tidak langsung dipecat begitu saja tanpa penjelasan,” paparnya.

Karena konsekuensi logisnya, Kang Yus menambahkan, Parpol bisa diadukan ke ranah hukum, terlebih pemecatan tersebut amat sangat politis, kemungkinan lebih karena kader kesayangan Parpol kalah suara, sehingga DPP parpol “digosok” untuk memecat yang memperoleh suara terbanyak dengan harapan tidak jadi dilantik.

Dalam kasus ini, KPU RI sedang menetapkan siapa yang berhak dilantik. Sehingga, kata Kang Yus, tidak bisa digantikan, kecuali berhalangan tetap dan tersangkut kasus hukum. Kemudian, yang sangat mungkin adalah Parpol mengajukan PAW setelah terjadi pelantikan. Namun, akan sangat rawan bagi Parpol karena bisa duadukan ke ranah hukum, yakni ke PTUN.

“Presedennya jelas, Fachri Hamzah, ketika dipecat oleh DPP PKS, dia melawan ke PTUN dan DPP PKS Kalah, kemudian DPP PKS banding dan bandingnya tidak juga diterima, sehingga DPP PKS dinyakatan bersalah dan harus membayar kerugian sebanyak Rp30 milyar, serta tidak mensahkan surat pemecatannya sebagai Anggota legislatif, namun hanya pemecatan sebagai pengurus dan anggota PKS,” terangnya.

Kang Yus menambahkan, terkait penggantian, ada mekanisme PAW, ketika terjadi pengunduran diri, berhalangan tetap, meninggal dunia dan tersangkut kasua hukum yang sudah keputusan hukum tetap.

“Urusan pemberhentian dan dan pemecatan dari pengurus maupun anggota Parpol, itu yang bisa diselesaikan di internal parpol, bukan sebagai anggota legislatifnya,” pungkasnya. (cky)