Oleh: Dra. Ihsanira Dhevina E, M.A*

Pengamat bidang komunikasi, gender dan upaya anti korupsi

 

Peringatan hari kemerdekaan baru-baru ini mengingatkan bangsa Indonesia pada perjuangan para pendahulu dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai bangsa berdulat penuh atas dirinya sendiri. Kemerdekaan membuktikan bahwa penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad; dapat dikatakan sama sekali tidak melemahkan atau bahkan memperkuat rasa dan pemahaman kebangsaan. Semangat nasionalisme dan kecintaan pada tanah air sudah menjadi bagian dari nilai kehidupan bangsa.

Nasionalisme menurut Kamus besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai pahamuntukmencintaibangsadannegara; lebihjelasnyasebagaikesadaransuatubangsa yang secarabersama-samamencapai, mempertahankan, danmengabadikanidentitas, integritas, kemakmuran, dankekuatanbangsa.SedangkanMerriam-Webster’s Dictionary menyebutkan nasionalisme sebagai loyalitas dan pengabdianpada bangsa- khususnya kesadaran nasional akan keunggulan yang dimilikinya(loyalty and devotion to a nation; especially: a sense of national consciousness exalting one nation above all others).

Makna nasionalisme jelas menunjukkan kesadaran setiap warga negara akan kecintaannya terhadap bangsanya; dan perjuangan kemerdekaan Indonesia juga mencatat adanya partisipasi mengagumkan dari kaum perempuan Indonesia.

Segala puji bagi sang Maha Pencipta, dunia mengakui Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang berlimpah; bangsa-bangsa lainpunterdoronguntuk ikut menikmati limpahan kekayaan yang tersedia. Lenyapnya penjajahan bukan berarti hilangnya sifat penjajahan seperti rakus, culas ataupun mengambil hak rakyat. Patut disayangkan, kemerdekaan Indonesia selama 74 tahun masih belum mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalan saat iniadalah tingkat persepsi korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia berdasarkan survey Transparancy Internasional dari tahun ketahun belum menunjukkan perubahan yang menggembirakan dan Indonesia masih termasuk kategori negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Di kala permasalahan korupsi masih kerap mewarnai pemberitaan di media, ironisnya pelaku korupsi saat ini bukan lagi menjadi domain laki-laki – keterlibatan perempuan sebagai pelaku menjadi hal yang biasa. Jika korupsi erat terkait dengan politik maka, meningkatnya partisipasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan tampaknya juga membuka peluang akses yang yang sama terhadap perilaku korupsi.

Pada awal tahun 2000an, beberapa penelitian menyatakansemakin meningkatnya partisipasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan akan seriring dengan makin rendahnya tingkat korupsi. Sebuah kajian yang dipublikasikan Bank Dunia pada tahun 1999 malah mengklaim bahwa perempuan lebih dapat dipercaya dan mengutamakan kepentingan publik dibandingkan laki-laki (women are more trustworthy and public-spirited than men) artinya, semakin banyak keterwakilan perempuan di parlemen maka semakin rendah tingkat korupsi.Sehingga, perlu keterwakilan perempuan di parlemen sedikitnya 30% dari seluruh jumlah anggota. Banyak negara menerima pendapat ini, termasuk Indonesiadengan memberlakukan UU No. 2 Tahun 2008  dan UU No. 10 Tahun 2008.

Namun, dalam kurun satu dasawarsa,persoalan korupsi semakin menarik perhatian dengan maraknya kasus korupsi yang menyeret perempuan pemegang kedudukan politik dan pemerintahan. Data KPK menyebutkan selama tahun 2018 terdapat puluhan perempuan terjerat korupsi yang umumnya karena dorongan gaya hidup mewah.

Pertanyaannya, sejauhmana pengaruh jumlah perempuan di parlemen dan pemerintahan terhadap jumlah kasus korupsi? Penelitian yang dilakukan V. Alatas dkk (2009) dan Esarey dan Chirillo (2013) di beberapa negara termasuk Indonesia menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan terhadap perilaku korupsi. Jika ada perbedaan maka lebih disebabkan oleh nilai atau norma seseorang bukan dari perbedaan terkait gender.Dengan demikian, suatu kekeliruan apabila masih menganggapangka keterwakilan perempuan di ranah politik dan pemerintahan berkorelasi dengan tingkat korupsi di suatu negara.

Jika perilaku korupsi disamakan dengan karakter penjajahan, tingkat korupsi bisa jadi malah berkorelasi berbandingterbalik dengan nilai nasionalisme. Jika benar maka, saatnya negaramenerapkan sanksi hukum berefek jera guna mengutamakan nilai kejujurandan mengeyahkan karakter  penjajahdemi memperkuat nasionalisme. Kapan itu terjadi…? (*)