DISKUSI : Hadirin dalam Diskusi DEEP berfoto usai kegiatan yang diselenggarakan di Delysh Cafe, D'Mall, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji beberapa waktu lalu. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

DISKUSI : Hadirin dalam Diskusi DEEP berfoto usai kegiatan yang diselenggarakan di Delysh Cafe, D’Mall, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji beberapa waktu lalu. FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Democracy and Elektoral Empowerment Partnership (DEEP) membedah potensi masalah jelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2020-2024 di Delysh Cafe, D’Mall, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji.

Diskusi bertajuk ‘Potensi Masalah Menjelang Tahapan Pilwakot Depok 2020’ turut dihadiri Direktur DEEP, Yusfitriadi, Koordinator Jaringan DEEP Kota Depok, Azzam Rabbani, Komisioner KPU Kota Depok, Jayadin, Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana dan tamu undangan.

“Kajian yang dilakukan Jumat kemarin di Depok sangat menarik. Sebab mengelaborasikan dinamika politik dan kesiapan berbagai pihak menjelang Pilkada Depok 2020,” tutur Direktur DEEP, Yusfitriadi kepada Radar Depok, Senin (19/8).

Perlu diketahui September 2019 tahapan persiapan sudah mulai dilakukan, yang diawali dengan penganggaran penyelenggaraan Pilkada Depok 2020, baik KPU maupun Bawaslu, yang dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya, seperti rekrutmen perangkat ad hock penyelenggara, pemutakhiran data pemilih dan seterusnya.

Pria yang akrab disapa Kang Yus ini menuturkan, beberapa potensi masalah yang sempat dielaborasi pada kajian tersebut diantaranya, penganggaran penyelenggaraan Pilkada Depok.

“Pilkada Depok, tentunya menggunakan anggaran dari APBD Kota Depok. Sehingga, dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai pasca Pilkada menggunakan anggaran APBD Kota Depok, kecuali anggaran untuk honor penyelenggara,” kata Kang Yus.

Yang sangat ironis dan memprihatinkan, sambung Kang Yus, pada tahapan persiapan ini tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, baik untuk KPU maupun Bawaslu Kota Depok, termasuk pada APBD Perubahan 2019.

“Hal itu dilontarkan Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Kota Depok. Tentu kondisi ini menggambarkan ada masalah entah itu, yang jelas, eksekutif, legislatif atau komunikasi penyelenggara Pemilu Kota Depok yang tidak efektif,” paparnya.

Namun, sambung Kang Yus, apapun masalahnya kondisi ini akan berpengaruh pada kinerja penyeleggara yang akhirnya akan berpengaruh pada proses tahapan persiapan Pilkada Kota Depok. Padahal, kualitas penyelenggaraan Pilkada ini akan sangat ditentukan sejauhmana kualitas persiapannya.

“Oleh karena itu, saya sangat berharap kondisi ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Namun, segera disikapi dan direspon oleh stakeholder Pilkada di Kota Depok,” ujarnya.

Terkait memperbaiki manajemen dan rekrutmen penyelenggara yang bersifat adhock. Kang Yus mengungkapkan, pelaksanaan Pemilu 2019 yang baru saja selesai, pasti memberikan gambaran dan peta hasil evaluasi penyelenggara Pemilu di Kota Depok, baik di tingkat kota, kecamatan, kelurahan maupun di TPS.

“Kondisi itu tergambar dalam elaborasi pada kajian kemarin, dimana di tingkat kota masih terlihat kurangnya profesional, masih kuat ego antar penyelenggara dan keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019,” kata Kang Yus.

Ia menambahkan, begitupun di tataran penyelenggara yang bersifat adshock. Sehingga, ketika sudah terlihat secara jelas peta di internal penyelenggara, maka harus segera diperbaiki dan tidak lagi merekrut penyelenggara adhock yang terindikasi bermasalah dengan kinerja dan integritas.

“Saya melihat letaknya pada ketua, baik KPU maupun Bawaslu di tingkat kota, selama para ketua mampu memimpin secara profesonal, terbuka, tidak monopoli dan sinergi dengan komisioner yang lain, maka pasti semua masalah akan bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya