SAMBUTAN : Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menyampaikan sambutan dalam kegiatan Salat Iduladha yang digelar Pemkot Depok, di Masjid Balai Kota Depok, Minggu (11/8). FOTO : DISKOMINFO FOR RADAR DEPOK
SAMBUTAN : Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menyampaikan sambutan dalam kegiatan Salat Iduladha yang digelar Pemkot Depok, di Masjid Balai Kota Depok, Minggu (11/8). FOTO : DISKOMINFO FOR RADAR DEPOK

 

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kepastian rencana pemindahan Ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Rencana bombastis itu turut menuai kritikan dari Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna.

Menurut Pradi, sebelum merealisasikan rencana pemindahan Ibukota harusnya pemerintah berpikir masak-masak terlebih dahulu. Sebab wilayah-wilayah yang menjadi penyangga Ibukota belum sepenuhnya mengalami perkembangan.

“Saya dari awal ingin ibukota DKI Jakarta ini di kembangkan termasuk wilayah kita ini di Depok, ya saya sih harapannya kembangkan potensi yang ada di jabodetabek terlebih dahulu,” kata Pradi, Senin (19/9).

Harapan Pradi salah satunya pemerintah membenahi persoalan yang berada di kota-kota berdekatan langsung dengan Jakarta. Seperti yang telah dibahas dalam Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur).

Salah satu permasalahan yang paling kompleks adalah pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek yang masih belum merata.

“Kami yang berada di BKSP Jabodetabekjur merasa saat ini masih banyak tumpang tindih regulasi, sehingga pengembangan wilawah ibukota dan sekitarnya belum efektif.  Misalnya saja pengembangan LRT, Depok kan nggak dilintasi, sementara dari Jakarta langsung ke Bogor,” terangnya.

Dampak lain dari rencana pemindahan ibukota, lanjut Pradi adalah menambah beban anggaran negara. Pasalnya bukan hanya namanya yang pindah ke Kalimantan, tetapi pegawai pemerintahan yang notabenenya Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan mengalami dampak luar biasa.

“Yang pasti dari sisi biaya luar biasa, belum lagi para usahawan yang sudah investasi cukup panjang di Jakarta, mungkin juga harus pindah alamatnya karena menyangkut PAD nantinya, nah ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali, kajiannya harus betul betul masak,” pungkas Pradi. (rd)

 

Jurnalis : Nur Aprida Sani

Editor : Pebri Mulya