SIDANG: Suasana sidang sengketa Pasar Kemiri Muka di Pengadilan Negeri Depok, Grand Depok City. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
SIDANG : Suasana sidang sengketa Pasar Kemiri Muka di Pengadilan Negeri Depok, Grand Depok City. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sidang putusan gugatan terkait hak tagih kepemilikan lahan Pasar Kemirimuka oleh Pemkot Depok berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.216.S/AGR-DA/177-86 tertanggal 26 Desember 1986, kembali harus ditunda.

Alasannya lantaran hakim yang memimpin sidang tersebut berhalangan hadir, karena sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di luar kota.

“Sidang ditunda sampai Senin (26/8),” kata Humas PN Depok, Nanang Herjunanto kepada Radar Depok.

Nanang mengatakan, secara mendadak majelis hakim yang memimpin jalannya sidang harus di panggil mengikuti diklat pada Senin (13/8). Perlu diketahui sebelumnya, Kasi Datun Kejari Depok, Neneng Rahmadini mengatakan, Pasar Kemirimuka masih dalam penguasaan dan pengelolaan Pemkot Depok melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Kemirimuka.

“Selama bertahun-tahun pemkot sudah mengeluarkan anggaran untuk Pasar Kemirimuka,” tegas Neneng.

Dia juga mengatakan, pembangunan jalan pasar, drainase, gorong-gorong, los dan kios pasar yang sempat terbakar. Juga telah dianggarkan Pemkot Depok. Hal tersebut terlihat dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan PN Depok. “Jadi jelas dari hasil pemeriksaan setempat memang mendukung dalil-dalil dalam gugatan kami,” ujar Neneng Rahmadini.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT PJR, dari Kantor Hukum Hendro Priono, Supriadi Adi mengatakan, putusan hukum di Indonesia memang tidak jelas. Padahal menurutnya, dia sudah memegang putusan yang sudah inkrah yang dimenangkan oleh PT PJR. Bahkan, sempat dilakukan eksekusi namun batal.

“Ini menurut saya hanya menunda-nunda untuk menjalankan perintah eksekusi. Tapi kenapa pemkot masih bisa menggugat,” kata Supriadi Adi. (rb)

 

Jurnalis : Rubiakto

Editor : Pebri Mulya