ILUSTRASI
ILUSTRASI : Universitas Indonesia.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pada tahun 2019, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenritekdikti) mengumumkan peringkat atau ranking Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Non-Vokasi di Indonesia.

Dari seluruh Perguruan Tinggi Non-Vokasi di bawah Kemenristekdikti dengan jumlah sebanyak 2.141, dibagi dalam lima klaster.

Klaster 1 berjumlah 13 perguruan tinggi. Klaster 2 berjumlah 70 perguruan tinggi. Klaster 3 berjumlah 338 perguruan tinggi. Klaster 4 berjumlah 955 perguruan tinggi, dan Klaster 5 berjumlah 765 perguruan tinggi.

Menristekdikti, Mohamad Nasir mengatakan, klasterisasi ini dilakukan guna meningkatkan kualitas perguruan tinggi, sekaligus menjadi dasar bagi Kemenristekdikti dalam memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap klaster perguruan tinggi tersebut.

“Tujuan kami ingin mendorong perguruan tinggi Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia,” ungkap Menteri Nasir saat mengumumkan Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia 2019 sekaligus meluncurkan Buku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dari data tersebut, menunjukkan ranking Universitas Indonesia (UI) terus menurun. Berbeda dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang makin berjaya. Terus merosotnya rangking UI, menurut Nasir salah satunya dilihat dari nilai outcome.

Pemeringkatan Perguruan Tinggi 2019 berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis Output-Outcome Base, yaitu dengan melihat kinerja masukan dengan bobot 40 persen yang meliputi kinerja Input (15 persen) dan Proses (25 persen), serta Kinerja Luaran dengan bobot 60 persen yang meliputi Kinerja Output (25 persen), dan Outcome (35 persen).

Penambahan indikator baru tersebut sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat secara aktif merespons perkembangan zaman, terutama revolusi industri keempat dan kebutuhan tenaga kerja.

“Dengan perubahan penilaian kinerja perguruan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan perguruan tinggi didorong untuk lebih menekankan produk atau luaran pendidikan tinggi yang berkualitas yaitu dengan pemberian bobot output yang lebih besar dari bobot input,” tambah Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Patdono Suwignjo.

Berharap Diaspora Jadi Dosen di Indonesia

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir menginginkan para diaspora jadi dosen tetap di Indonesia. Paling tidak mereka mengajar 4-5 tahun di perguruan tinggi untuk transfer ilmu dan pengalaman kepada dosen-dosen maupun mahasiswa tanah air.

“Setiap tahun, Kemenristekdikti mendatangkan para diaspora ke tanah air. Saya punya keinginan agar mereka bisa menjadi dosen tetap 4-5 tahun di perguruan tinggi Indonesia. Ini dalam upaya menciptakan SDM unggul,” kata Menteri Nasir, Sabtu (17/8).

Kebutuhan Indonesia akan SDM unggul, menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Ali Ghufron Mukti, sudah tidak bisa ditahan lagi. Bonus demografi yang dihadapi saat ini akan menentukan jalannya roda pembangunan Indonesia di masa depan bila sudah dipersiapkan dengan baik. Ketersediaan SDM unggul menjadi kunci untuk memudahkan jalan Indonesia menjadi negara maju.

Melihat potensi yang ada, Ali Ghufron mengingatkan jangan sampai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia jadi sebuah kutukan dan terjebak dalam gap ekonomi negara-negara yang sedang berkembang. Apa yang dimiliki Indonesia hendaknya perlu dieksplorasi lebih dalam lagi agar mampu menciptakan sebuah inovasi. Hal tersebut salah satunya bisa dicapai dengan mendatangkan para diaspora ke tanah air. Para diaspora dari berbagai ilmu dan multitalenta bisa memberikan transfer pengetahuan kepada dosen maupun mahasiswa di tanah air.

“Sampai saat ini belum muncul tokoh-tokoh peneliti muda pengganti Pak Habibie. Namun, dengan kehadiran ilmuwan muda diaspora saya yakin akan muncul Habibie Habibie baru. Seperti Dr. Hutomo Suryo Wasisto, ilmuwan muda diaspora di Jerman ini di usia 31 tahun akan meraih gelar profesor,” terangnya.

Dia menambahkan, 52 lmuwan diaspora akan hadir dalam Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) di Jakarta pada 18-25 Agustus 2019. Mereka merupakan diaspora dengan kompetensi dan skill mumpuni yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada negara. Terutama dalam akselerasi dan transfer keilmuan, serta kemajuan riset bagi peningkatan daya saing bangsa.

“SCKD 2019 merupakan agenda yang tepat dalam mengukuhkan kembali jejaring kebangsaan yang dimiliki bangsa serta pengelolaan manajemen talenta demi menyongsong Indonesia berdaya. Tidak hanya bagi SDM dalam negeri, tetapi juga di luar negeri,” tutur Dirjen Ghufron.

Sementara Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri, Cecep Hermawan, yang kerap berkecimpung dengan diaspora mengatakan, konsep SCKD sangat sejalan dengan apa yang selama ini diharapkan pemerintah tentang kolaborasi antarsektor dan pemanfaatan talenta Indonesia di luar negeri untuk kemajuan bangsa.

“Ini merupakan embrio yang ditunggu-tunggu. Kolaborasi tanpa sekat antara lembaga pemerintah,” ujarnya. (esy/jpnn/**/rd)

 

Jurnalis : M Agung HR

Editor : Pebri Mulya