BERKOORDINASI : Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna saat memberikan pemaparan kepada Kementerian Agama RI, Rektor UIII, unsur Forkopimda dan pihak lainnya dalam rencana penertiban lahan UIII di Hotel Savero, Jalan Margonda Raya, Rabu (28/8). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERKOORDINASI : Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna saat memberikan pemaparan kepada Kementerian Agama RI, Rektor UIII, unsur Forkopimda dan pihak lainnya dalam rencana penertiban lahan UIII di Hotel Savero, Jalan Margonda Raya, Rabu (28/8). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Surat Keputusan (SK) penertiban lahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sudah keluar, tapi pelaksanaanya belum jelas. Padahal kemarin, tim penertiban lahan UIII melakukan rapat koordinasi membahas pengamanan aset dan penanganan dampak sosial masyarakat di lahan UIII. Rapat rahasia tersebut langsung dipimpin Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, dan Rektor UIII, Prof Komarudin Hidayat di Hotel Savero, Jalan Margonda Raya Depok.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengaku, pihak Pemkot Depok akan membantu UIII untuk segera membebaskan lahan di lokasi tersebut. Terkait kepemilikan tanah, status warga dan kapan pembebasan lahan dilakukan, Pradi memilih bungkam.

“Kalau itu urusan pusat, kami hanya mengurus proses perizinannya saja,” kata Pradi kepada Harian Radar Depok, Rabu (28/8).

Menurutnya, ini kerja koordinatif, sehingga perlu ada kesinambungan antara Kemenag RI, Provinsi Jabar, dan Kota Depok. Dalam rapat tersebut Pradi mengatakan Kota Depok, hanya mengurus legalitas lokasi, dan perizinan pembangunan. “Kalau kepemilikan ini urusan pusat,” terang Pradi.

Dalam kesempatan tersebut Pradi meminta, dua hektar lahan di kawasan UIII untuk di bangun Kantor Polresta Depok. Sementara, di gedung Polresta Depok yang berada tepat di depan Balaikota akan dibangun Masjid Agung Kota Depok.

“Kami mengusulkan, memindahkan Polresta Depok di lahan milik UIII, sementara lokasi Kantor Polres saat ini akan dibangun Masjid Agung,” jelas Pradi.

Sementara itu, Rektor UIII, Prof Komarudin Hidayat mengatakan, proses penerimaan mahasiswa, dan tenaga pengajar akan dilakukan seleksi pada tahun 2020 mendatang. Menurutnya, perekrutan akan dilakukan awal tahun depan secara terbuka, karena yang akan belajar dari dalam dan luar negeri.

Pada tahun pertama pihaknya mengaku akan membuka lima program studi yang akan diajarkan di UIII, antara lain politik, sients, edukasi, islamic study, dan ekonomi. “Setiap prodi paling kami baru menerima 25 mahasiwa S2 di setiap program studi, jadi di tahun pertamna kami baru menerima 125 mahasiswa S2,” beber Prof Komarudin Hidayat.

Disamping itu, pihaknya juga mengaku akan membuka pemerimaan bagi mahasiswa S3. Selain itu, pihaknya juga akan mengumumkan secara terbuka seleksi penerimaan dosen di UIII, sehingga dosen-dosen yang mengajar dapat dipertanggung jawabkan.

“Silahkan saja jika ingin mendaftar, karena kami akan seleksi berdasarkan standar, dan standar yang kami tentukan sangat tinggi untuk menerima mahasiswa dan dosen. Dengan begitu sebenarnya pembangunan harus segera,” tandasnya.

Pantauan Radar Depok, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolresta Depok, Dandim 0508 Depok, Kasi Intel Kejari Depok, dan jajaran Kementerian Agama RI.

Diketahui sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penertiban lahan yang hingga saat ini masih dihuni warga yang terdampak pembangunan di Kelurahan Cisalak.

“Hari ini (Senin 26 Agustus 2019) SK sudah keluar, dan penertiban akan segera dilakukan,” kata Walikota Depok, Mohammad Idris kepada Radar Depok, di Balaikota, Senin (26/8).

Idris menerangkan, bahwa SK yang diterbitkan olehnya adalah SK tim pembentukan penertiban. Hal itu berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena lokasi pembangunan kampus bertaraf internasional itu berada di wilayah Kota Depok. Serta SK itu juga dikeluarkan berdasarkan permohonan dari Kementerian Agama sebagai pemilik lahan.

“Kami saat ini sedang komunikasi dengan Komnas HAM dan Kemenkumham. Untuk penertibannya kapan bisa ditanyakan langsung kepada pemerintah pusat,” tegas Idris. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto

Editor : Pebri Mulya