Ilustrasi: Suasana malam Ibu Kota Jakarta di wilayah bundaran HI. FOTO : JAWA POS
ILUSTRASI : Suasana malam Ibu Kota Jakarta di wilayah bundaran HI. FOTO : JAWA POS

 

JAKARTA – Seiringnya dengan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, maka status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang sudah disematkan lama di Jakarta, harus dihapuskan. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Syarif berpendapat, seharusnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, sudah dicabut saat Presiden mengumumkan pemindahan tersebut.

“Begitu kemarin Anies (Baswedan) diundang ke Istana, mestinya hari itu juga (Undang-undang) dicabut,” ujar Syarif di DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Syarif menyampaikan, tidak hanya mencabutnya saja, tetapi pemerintah juga seharusnya memiliki undang-undang baru yang mengatur ibu kota negara di Kalimantan Timur. Sehingga, wilayah Jakarta dan Kalimantan Timur memiliki payung hukum yang jelas.

Di sisi lain, politikus partai Gerindra itu mengatakan akan mengupayakan Jakarta tetap memiliki wilayah otonomi khusus apabila status ibu kota negaranya dicabut. Sebab tanpa kebijakan otonomi khusus, bisa berdampak pada perubahan sistem pemerintah. Seperti pemilihan walikota dilakukan melalui pemilu langsung.

Selain itu, Undang-undang otonomi khusus juga dibutuhkan untuk kepastian pengelolaan aset pemerintah pusat di Jakarta. Sebab, dengan berpindahnya pemerintahan, akan banyak aset termasuk gedung pemerintahan yang diatur kembali pengelolaannya. Apakah akan dibagi dengan swasta, atau dilimpahkan kepada pemprov untuk dikelola.

“Maksud saya, otonomi khusus. Kalau tidak dibikin otonomi khusus maka walikota dipilih melalui pilkada,” tegas Syarif.

Terpisah, Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik memastikan status DKI yang disandang Jakarta akan dicabut. Namun, opsi menjadi daerah otonomi khusus seperti yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta masih terbuka lebar.

“Jakarta bukan DKI lagi, bisa jadi daerah khusus untuk pertumbuhan ekonomi bisa jadi, pusat bisnis bisa jadi, tapi apakah ada ruang enggak bagi DKI untuk menjadi daerah otonom khusus, ada,” ucap Akmal.

Meski begitu, keputusan menjadi daerah otonomi khusus menjadi ranah Presiden bersama DPR RI selaku pembuat Undang-undang. Revisi Undang-undang 29/2007 akan berjalan seiringan dengan pembuatan Undang-undang ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

“Kita lakukan paralel dengan penyiapan draf Undang-undang tentang ibu kota negara,” tegasnya.

Dalam pengajuan Jakarta sebagai otonomu khusus, proporsi pengusulan terbesar dipegang oleh pemprov. Kemendagri posisinya hanya menunggu dan mengawasi agar norma-norma yang diusulkan tidak melebihi peraturan di atasnya. Serta tidak berseberangan dengan kementerian dan lembaga. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya