ILUSTRASI
ILUSTRASI : Gedung KPK.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – DPR bersama Pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat paripurna, Selasa (17/9). Pembahasan dan pengesahan Revisi UU KPK tersebut terkesan terburu-buru.

Direktur KOPEL Indonesia, Anwar Razak menilai, RUU KPK disahkan meski tidak ada dalam agenda Paripurna tanggal 17 September 2019, sebagaimana undangan yang beredar kepada anggota DPR, RUU KPK ditetapkan.

Selain itu lanjut Anwar, dari segi jumlah anggota DPR sangat jauh dari kata kuorum. Paripurna hanya dihadiri 80 orang. Sedangkan paripurna untuk pengambilan keputusan harus dihadiri 50 persen plus satu jumlah anggota DPR.

“Semua prosedur formal dan keabsahan pengesahan Undang-Undang diabaikan oleh DPR. Ini adalah bentuk otoritarian legislatif,” ungkap Anwar kepada Radar Depok, Selasa (17/9).

Anwar juga menilai, di tengah-tengah hujan kritikan dan aksi-aksi penolakan oleh masyarakat, DPR tetap melakukan pengesahan.

“Dengan pengesahan Revisi UU KPK ini, maka tamatlah sudah agenda pemberantasan korupsi,” ucap Anwar.

Menurutnya, kewenangan telah dikebiri dan komisioner bermasalah telah dipilih. Tidak ada lagi harapan yang bisa ditunggu dari KPK, selain hanya tukang stempel bagi para koruptor. Bahkan lanjut Anwar, bisa jadi para koruptor yang sedang mendekam dalam penjara tidak lama lagi juga akan dilepas.

“Duka yang mendalam harus kita ucapkan atas tragedi ini. Mudah-mudahan masyarakat masih punya semangat untuk menata kembali agenda-agenda pemberantasan korupsi,” harap Anwar.

Pengesahan Revisi UU KPK juga disoroti Ketua Umum DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Luhut MP Pangaribuan. Menurutnya kita harus peduli soal penegakan hukum yang baik di Indonesia. Karena akar terjadinya korupsi terletak pada kekuasaan.

“Kekuasaan di luar KPK jangan mengintervensi, KPK harus tetap independen,” tutur Luhut kepada Radar Depok, Selasa (17/9).

Luhut menyontohkan, penyidik dan penyelidik harus berasal dari kepolisian. Penuntut umum juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. “Kalau (RUU KPK, red) disahkan, lumpuh KPK,” kata Luhut.

Terkait Ketua KPK, Firli Bahuri, Luhut mengaku sempat mengkritik kasus Firli. Ia mengatakan, mereka belum pernah dibawa ke kode etik, ada juga dugaan yang menyatakan sudah dibawa ke kode etik, tetapi tidak ada putusan.

“Kalau belum ada putusan masa dia dianggap bersalah, mungkin itu yang bisa meloloskan Firli,” tukas Luhut.

Dia berharap, KPK tetap konsisten dan independen dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjauhi korupsi guna memutus mata rantai jalur korupsi. “Kalau kita belum bisa mencegah korupsi, paling tidak kita tidak melakukan korupsi,” kata Luhut. (rd)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi), Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya