ILUSTRASI
ILUSTRASI

 

JAKARTA – Rancangan Undang-undang (RUU) yang telah disetujui DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna, ada perubahan pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dimana, pada aturan yang baru itu, ada Dewan Pengawas KPK. Nantinya, KPK harus mengantongi izin tertulis dari Dewan Pengawas jika hendak melakukan penyadapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan ini termuat dalam Pasal 12B ayat 1 RUU KPK. Di ketentuan itu disebutkan, penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Sementar itu, pada ayat 2 pasal yang sama ditegaskan juga, bahwa KPK harus mengajukan izin tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas. Lanjut diĀ  Pasal 12B ayat 3 mengatur Dewan Pengawas memberikan izin tertulis paling lama 1 x 24 jam sejak menerima permohonan penyadapan.

Selanjutnya, Pasal 12B ayat 4 mengatur jangka waktu penyadapan, yakni enam bulan sejak Dewan Pengawas memberikan izin. Jangka waktu penyadapan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan, izin penyadapan tidak akan melemahkan KPK. Menurutnya, izin dari Dewan Pengawas justru akan memperkuat KPK dari sisi penegakan HAM.

“Penyadapan paling lama dilakukan enam bulan dan dapat diperpanjang. Dimaksudkan untuk lebih menjunjung hak asasi manusia,” ujar Yasonna saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU KPK di depan rapat paripurna DPR. (jpnn/rd)

 

Editor : Pebri Mulya