AKRAB : Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono (Tengah) bersama Acep Azhari (kanan), dan Sutrisno Muslimin saat Nguber bertajuk 'Depok dalam Pusaran Politik dan Ekonomi Nasional' di salah satu rumah makan di Jalan Meruyung. FOTO : RICKY/RADARDEPOK
AKRAB : Anggota DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono (Tengah) bersama Acep Azhari (kanan), dan Sutrisno Muslimin saat Nguber bertajuk ‘Depok dalam Pusaran Politik dan Ekonomi Nasional’ di salah satu rumah makan di Jalan Meruyung. FOTO : RICKY/RADARDEPOK

 

Dari enam daerah yang diajukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat. Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono menilai, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka yang harus diprioritaskan.

Laporan : Ricky Juliansyah

 

RADARDEPOK.COM, – Kepada Radar Depok, dia mengungkapkan, dalam Perda RTRW Jawa Barat yang beberapa waktu lalu disetujui DPRD Provinsi Jawa Barat, ada enam daerah yang diajukan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Adapun enam daerah KEK tersebut adalah Pangandaran, Cikidang Geopark Ciletuh, Walini Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Jatigede Sumedang dan Kertajati Majalengka,” tutur IBH, sapaannya, Rabu (18/9).

Ia melanjutkan, Dewan KEK Nasional menilai Jawa Barat belum siap terhadap konsep enam KEK tersebut. Tetapi, hanya satu yang dianggap siap, yaitu KEK Kertajati. Sehingga, Jawa Barat harus mematangkan kembali karena berkonsekuensi terhadap suatu daerah dijadikan KEK.

“Apa sih sebenarnya yang dimaksud KEK. Landasan yuridisnya KEK dibuat untuk mempercepat perkembangan ekonomi dikawasan tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional,” lanjut IBH.

Ia menerangkan, jika suatu daerah dijadikan KEK, maka akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh fasilitas tertentu, berupa kemudahan pajak dan perizinan.

“Ini satu hal yang akan menjadi kemudahan, sisi lain kasihan daerah, karena akan terkurangi penghasilan pajak di daerah tersebut,” terangnya.

Ke dua, sambung IBH, KEK dibuat bukan untuk lokal, sehingga daerah itu harus bersifat internasional. Misalnya, tentang KEK Pangandaran jika sasarannya hanya untuk turis lokal, maka tidak bisa dijadikan KEK. Dari sini, Pemprov Jabar harus merubah sasaran harus menjadi turis mancanegara.

“Semua fasilitas kearah datangnya turis mancanegara harus dibangun dari mulai konsep fasilitas pariwisatanya maupun sarana dan prasarananya,” paparnya.

Kemudian, KEK Cikidang Geopark Ciletuh, IBH mengatakan, awalnya dirancang untuk pariwisata pendidikan dan teknologi karena bersifat lokal maka Dewan KEK Nasional menolak juga. Rencana akhir propinsi akan membangun Disney Land.

“Nah kalau sudah akan mengundang internasional maka akan mudah untuk jadi KEK. Fasilitas pendukung Pemprov Jabar memaksakan untuk membangun bandara baru di Sukabumi. Lagi-lagi Pansus menolak dengan berbagai alasan walaupun pusat meminta juga akan membangun bandara,” katanya.

Dirinya menegaskan, Pansus beranggapan prioritas meramaikan BIJB Kertajati yang hampir gulung tikar lebih utama. Sehingga, hanya Kertajati saja yang dijadikan KEK, dari berbagai sisi lebih memungkinkan.

“Silahkan Gubernur mempersiapkan kajian lebih dalam keunggulan apa yg akan menjadi ke khususan KEK Kertajati,” pungkas IBH. (rd)

 

Editor : Pebri Mulya