DEMO: Warga geruduk kantor BPJS Kesehatan menuntut kenaikan iuran BPJS dibatalkan. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK
DEMO : Warga geruduk kantor BPJS Kesehatan menuntut kenaikan iuran BPJS dibatalkan. FOTO : RUBIAKTO/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Lagi-lagi kenyamanan masyarakat diusik. Biaya kesehatan yang seharusnya menjamin kesehatan dengan biaya murah, malah menjerat warga dengan kenaikan iuran seratus persen. Tidak terima, warga menggeruduk kantor BPJS Kesehatan di Jalan Margonda, kemarin (19/9).

Dalam aksinya, massa menuntut agar pemerintah membatalkan biaya BPJS. Pihaknya berharap pemerintah pusat khususnya Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikkan iuran tersebut.

Ketua DKR, Roy Pangharapan mengatakan, masalah kesehatan adalah hak rakyat yang sudah tercantum pada Undang-undang 1945, dan Undang-undang Nomor 3 /1999 tentang Asasi Manusia (HAM). Jadi harus meringankan bukan semakin membebani.

“Adanya kenaikkan iuran BPJS mencapai 100 persen sama saja melanggar HAM, karena sama saja hak rakyat diperdagangkan,” kata Roy Pangharapan kepada Radar Depok, Jumat (19/9).

Roy menambahkan, pemerintah hendaknya berpikir ulang untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan baik kelas I, II terlebih III. Program Jamkesmas diterapkan kembali untuk mencover jaminan kesehatan keseluruh rakyat Indonesia, di kelas tiga seluruh rumah sakit dan puskesmas dengan dana dari APBN.

“Di tahun 2019 ada dana APBN untuk Jamkesmas sebesar Rp6,7 triliun untuk mencover 86,7 juta orang untuk kelas tiga,” terangnya.

Aksi demo kenaikkan iuran BPJS Kesehatan dilakukan dengan cara menggelar poster dan spanduk, di depan kantor BPJS Kesehatan Kota Depok dan pinggir Jalan Raya Margonda. Aksi  berjalan lancar dan aman walaupun dijaga ketat puluhan petugas kepolisian setempat.

“Kami (DKR) yang mewakili rakyat kecil menolak keras kenaikan iuran BPJS mencapai sekitar 100 persen, karena bisa membebani rakyat,” tandasnya.(rub)

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya