BERI SANTUNAN : Walikota Depok Mohammad Idris didampingi Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok memberikan santunan kematian kepada perwakilan keluarga di Halaman Balaikota Depok, Senin (16/9). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERI SANTUNAN : Walikota Depok Mohammad Idris didampingi Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok memberikan santunan kematian kepada perwakilan keluarga di Halaman Balaikota Depok, Senin (16/9). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Depok, mencairkan klaim kepada petugas pesapon Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) atas nama Amaliah. Santunan diserahkan Walikota Depok Mohammad Idris, kepada ahli waris sebesar Rp150 juta, di Balaikota Depok saat apel pagi, Senin (16/9).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, Indra Iswanto mengemukakan, peserta yang klaimnya dicairkan merupakan pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Amaliah meninggal saat melakukan aktivitas bekerja seperti biasa di TPA Cipayung.

“Ibu Amaliah meninggal dunia mendadak saat bekerja, untuk itu kami keluarkan sekarang santunan untuk ahli warisnya,” kata Indra kepada Radar Depok, Senin (16/9).

Amaliah kesehariannya bekerja sebagai Pesapon atau tukang sapu di TPA Cipayung, dia sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama empat tahun. Amaliah meninggal pada 29 Juli 2019 di RSUD Kota Depok.

Berdasarkan laporan yang diterima, Indra menuturkan, 29 Juli pagi Amalia bekerja seperti biasa menyapu lingkungan sekitar TPA Cipayung sampai siang. Pukul 13:00 WIB, dia kembali ke lokasi kerja, ketika sedang mencabut rumput tiba-tiba dia pingsan dan tidak sadarkan diri.

“Ibu Amaliah langsung dibawa ke rumah sakit, tepat pukul 15:40 tim medis RSUD Depok menyatakan sudah meninggal dunia,” jelas Indra.

Atas meninggalnya Amaliah, ahli warisnya mendapat santunan kematian sebesar Rp130.920.000, jaminan hari tua Rp7.865.203, lalu beasiswa anak sebesar Rp 12 juta. Total keseluruhannya mencapai Rp 150.785.203. Sementara iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh DLHK untuk Almarhum Amaliah sebesar 150.056 per bulan dengan upah yang dilaporkan sebesar 2.565.000.

“DLHK Depok sudah mendaftarkan 2.150 pegawai Non-ASN menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 2014 dan peserta yang masih aktif hingga saat ini sebanyak 1.850 pegawai Non-ASN. Kami berharap dinas-dinas lain mengikuti DLHK dengan mendaftarkan pegawainya, sehingga seluruh pegawai Non-ASN di kota Depok bisa terlindungi,” papar Indra.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Depok, Yanuar Wirandono menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Depok untuk memastikan bahwa seluruh pegawai Non-ASN mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami telah melakukan sosialisasi kepada bendahara OPD melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh BKD kota Depok pada tanggal 2-3 September yang lalu, pada kesempatan tersebut BKD menginstruksikan agar seluruh bendahara OPD menganggarkan dan mendaftarkan Non-ASN dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Yanuar. (rd)

 

Jurnalis : Nur Aprida Sani (IG : @apridasani)

Editor : Pebri Mulya