ILUSTRASI: Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan. 
ILUSTRASI : Logo KPK di Gedung Merah Putih ditutup kain hitam sebagai simbol keprihatinan.

 

JAKARTA – Berdasarkan kesepakatan Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah. Dewan Pengawas KPK akan dipilih langsung oleh Presiden. Itu adalah kesepakatan dalam rapat kerja Rapat Kerja Baleg DPR dengan pemerintah terkait pembahasan revisi UU KPK, Senin (16/9) malam.

“Keputusan saat ini, Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode selama empat tahun,” kata anggota Baleg DPR RI, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Taufiqulhadi menjelaskan, tidak semua fraksi menyepakati konsep keberadaan Dewan Pengawas KPK, karena masih adanya beberapa fraksi yang membutuhkan konsultasi dahulu untuk menyikapi hal tersebut.

Dia mengatakan, ada beberapa persyaratan untuk orang yang menduduki Dewan Pengawas KPK. Diantaranya tidak boleh berasal dari parpol, memiliki rekam jejak yang baik, usia minimal 55 tahun.

“Jadi untuk pertama diangkat (oleh Presiden) di periode ini, dan kami sudah setuju. Namun yang akan datang melalui Panitia Seleksi seperti yang dilakukan untuk calon pimpinan KPK,” ujarnya.

Taufiqulhadi menjelaskan, ada beberapa kewenangan yang dimiliki Dewan Pengawas KPK, seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK.

Namun menurut dia, Dewan Pengawas KPK tidak punya wewenang mengeksekusi sebuah kebijakan, karena merupakan ranah pimpinan KPK.

Menurut dia, KPK sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, diawasi oleh DPR dan juga terkait persetujuan anggaran lembaga tersebut.

“Tetapi untuk persoalan etik dan penyadapan tidak bisa dilakukan DPR, itu harus diberikan izin dari pengadilan, namun masyarakat katakan jangan pengadilan nanti bocor. Lalu Presiden Jokowi memindahknannya ke Dewan Pengawas, kita setuju dengan perspektif pemerintah tersebut,” katanya.

Politikus Partai NasDem itu meyakini, indepedensi KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap akan terjaga, dengan adanya Dewan Pengawas.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah berbeda pandangan terkait Dewan Pengawas KPK, masing-masing pihak memiliki argumentasi.

Berdasarkan draf RUU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR RI disebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK dipilih oleh DPR RI berdasarkan calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Presiden Jokowi memiliki pandangan berbeda terkait Dewan Pengawas KPK, nantinya dijaring oleh panitia seleksi dan diangkat oleh Presiden.

Menurut Presiden, anggota Dewan Pengawas KPK diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada Senin (16/9) malam disepakati revisi UU KPK akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (17/9) untuk disahkan menjadi UU. (jpnn/rd)

 

Editor : Pebri Mulya