SIAP KERJA : Walikota Depok, Mohammad Idris mengukuhkan Tim KTR Kota Depok di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka II, Jumat (13/9). FOTO : ISTIMEWA
SIAP KERJA : Walikota Depok, Mohammad Idris mengukuhkan Tim KTR Kota Depok di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka II, Jumat (13/9). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok resmi membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Jumat (12/9). Tim khusus yang beranggotakan lintas perangkat daerah ini, ditujukan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 3 tahum 2014 tentang KTR.

Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono diplot menjadi ketua tim, dibantu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), LSM No Tobacco Community (NoTC), dan unsur media.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, tim khusus ini akan menjalankan tugas mengawasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat, ihwal tempat-tempat yang masuk dalam kategori larangan merokok.

“Tim ini bisa membantu Pemkot Depok mengawasi beberapa tempat yang masuk dalam KTR,” kata Idris kepada Radar Depok, di Balaikota Depok.

Tim ini, kata dia, telah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan Perda KTR. Seperti melakukan sidak ke tujuh tempat dilarang merokok, meliputi lingkup Balaikota, pondok pesantren, pasar tradisional, rumah sakit, hotel dan apartemen, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan perkantoran di Kota Depok.

Dari hasil sidak masih banyak ditemukan masyarakat dan tujuh lokasi itu yang melanggar Perda. Langkah tegas yang sudah diambil adalah memberikan sanksi berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada pedagang yang kedapatan merokok di Pasar Cisalak.

“Kami akan terus menindak dengan tegas masyarakat yang masih berani merokok di tujuh tempat bebas rokok. Sankso juga akan berlalu untuk perusahaan,” jelas Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdyany.

Berdasarkan survey yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Depok bersama NoTC tahun 2018 menyebutkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda KTR masih rendah, yakni berada di angka 22 persen.

Data ini cukup membuat Pemkot Depok, mesti bekerja keras membenahi perilaku masyarakatnya untuk memcapai target 80 persen tingkat kepatuhan pada 2020 mendatang.

Ketua NoTC, Bambang mengemukakan, penegakan Perda KTR di Kota Depok sudah lebih baik dibanding kota lain di Indonesia. Sebab dari beberapa sidak di ritel-ritel menujukkan larangan iklan dan larangan display (pajangan) penjualan rokok sudah diterapkan.

“Di Indonesia baru Depok dan Bogor yang sudah sampai membuat larangan memajang rokok di ritel. Kebanyakan kota lain hanya KTR saja,” bebernya.

Bambang menuturkan, pihaknya akan membantu Kota Depok dalam menegakkan Perda KTR. Dalam proses itu, NoTC dan Dinkes juga akan melakukan survey kembali untuk melihat tingkat kepatuhan masyarakat dan perusahaan terhadap Perda KTR.

“Yang pasti kami akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk sosialisasi ke masyarakat dan menyidak pelanggar Perda KTR,” pungkas Bambang. (rd)

 

Tim Pembina dan Pengawas KTR :

– Sekda Kota Depok

– Dinkes, Dishub, Satpol PP

– NoTc dan Media

 

Tugas :

– Sosialisasi kemasyarakat dan mengawasi tujuh tempat KTR

– Menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 3 tahum 2014 tentang KTR.

 

Lokasi KTR :

– Sarana bermain anak

– Sarana pendidikan

– Sarana kesehatan

– Sarana ibadah

– Gedung pemerintahan

– Tempat bekerja

– Pusat perbelanjaan

– Angkutan umun

– Tempat-tempat umum

Tingkat kepatuhan terhadap Perda KTR:

– masyarakat : 22 persen

– Ritel: 42, 1 persen

 

Jurnalis : Nur Aprida Sani (IG : @apridasani)

Editor : Pebri Mulya