BUNTU : Sidang mediasi dalam kasus perlawanan atas sita antara warga perumahan Mahkota Cimanggis terhadap pemilik tanah, pengembang dan BPN, gagal mencapai titik temu. FOTO : SANI/RADAR DEPOK
BUNTU : Sidang mediasi dalam kasus perlawanan atas sita antara warga perumahan Mahkota Cimanggis terhadap pemilik tanah, pengembang dan BPN, gagal mencapai titik temu. FOTO : SANI/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sidang mediasi dalam kasus perlawanan atas sita antara warga perumahan Mahkota Cimanggis terhadap pemilik tanah, pengembang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), gagal mencapai titik temu. Sidang yang dipimpin mediator hakim Ramon Wahyudi itu, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Dalam pantauan sidang, ada perbedaan mendasar antara pelawan yang diwakili kuasa hukum warga, Arlis Budi Wibowo, dari kantor hukum WINN Attorney at Law dengan para terlawan. Yakni, Bambang Slamet Riyadi, Dudit Dharmawan, Setiawan dan Arief Rachman.

Keempat orang itu, dalam resume sidangnya malah meminta uang damai Rp17, 6 miliar ke warga agar dicabut sita eksekusi yang telah diajukan mereka dengan Nomor 14/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN/DPK Jo. Alhasil, permintaan itu membuat perwakilan warga yang hadir dalam mediasi, tercengang.

Menurut warga, permintaan Rp17, 6 M sangat tidak berdasar dan mengada-ada. Pasalnya, sita diajukan karena adanya  sengketa mengenai PPN yang diminta oleh keempat orang pemilik tanah, untuk diserahkan oleh PT Duta Tunas Mandiri selaku pengembangnya.

“Mediasi gagal. Tapi, mediasi bisa masih  tetap bisa dibuka, bahkan bisa sampai kasasi. Silahkan berkomunikasi. Saya tutup,” kata hakim Ramon, di ruang sidang 105, di Pengadilan Negeri Depok, Jumat (27/9).

Untuk diketahui, warga Mahkota Cimanggis melayangkan perlawanannya sebagai bentuk upaya hukum atas sita eksekusi yang telah dilakukan PN Depok. Upaya sita itu adalah permohonan yang diajukan oleh Bambang CS, para pemilik tanah sebelumnya.

Ironisnya, tak sedikit dari warga telah membayar tiap hunian dengan cash bertahap dan melalui KPR (sebagian besar melalui BTN). Bahkan, tanah yang disita tersebut Sertifikat Hak Milik-nya telah balik nama dan Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atas hunian yang ditempati.

Menurut Arlis, mediasi yang ditawarkan Bambang CS, tidak bisa diterima. Sebab, kata dia, warga adalah pihak ketiga yang telah melakukan pembelian rumah sesuai ketentuan.

“Intinya warga ingin menuntut haknya. Kalau diantara PT DTM dengan pemilik tanah ada sengketa, kenapa klien kami  yang dirugikan, mereka kan yang buat perjanjian, klien kami tidak dilibatkan,” jelas Arlis.

Dia menambahkan, penetapan eksekusi untuk hampir seluruh unit rumah di Perumahan Mahkota Cimanggis oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejatinya buntut sengketa antara developer PT DTM dengan Bambang CS, selaku pemilik tanah sebelumnya. Bukan, dengan warga yang juga konsumen.

“Logika sederhananya, bapak jual motor atas kuasa yang diberikan oleh pemilik, lalu ada sengketa antara bapak dengan pemilik motor, saat motor tersebut sudah dibeli secara benar oleh orang lain, masa yang disalahin pembeli motor,” katanya.

Sementara itu, salah satu pihak terlawan, Setiawan, menanggapi santai tidak tercapainya mediasi tahap pertama ini. Kata dia, permintaan Rp 17, 6 miliar sebagai uang damai dirasa relevan. Alasannya, 31-an warga tersebut tidak cermat karena tidak mempelajari terlebih dahulu sebelum membeli tiap hunian rumah di lahan seluas 1,2 hektar tersebut.

“Lanjut aja, mang kenapa. Kita lihat di persidangan nanti,” singkat Setiawan saat dikonfirmasi wartawan di lokasi.

Menanggapi itu, perwakilan warga yang hadir menyatakan tidak gentar. “Kalaupun proses ini harus berlanjut kami akan menjalani sesuai koridor hukum yang berlaku dan kami meyakini keadilan itu tetap ada karena yang kami perjuangkan adalah hak kami” tutup seorang perwakilan warga di PN Negeri Depok. (rd)

 

Jurnalis : Nur Aprida Sani (IG : @apridasani)

Editor : Pebri Mulya