Hati-hati, UU Menghina Presiden Sudah Selesai Direvisi

In nasional, Utama
ILUSTRASI

 

JAKARTA – Dari rentetan Undang-undang yang direvisi oleh DPR, salah satunya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana daft revisi tersebut telah diselesaikan DPR dan telah disetujui oleh Pemerintah setelah melalui rapat bersama.

Anggota Panja RUU KUHP, Arsul Sani mengatakan, di dalam draft revisi tersebut, termasuk pasal penghinaan terhadap Presiden Indonesia.

“Urusan soal penghinaan presiden, semua sudah selesai. Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Sementara itu, terkait pasal perzinaan, Arsul menuturkan, pihak luar misalnya keluarga juga bisa membuat pengaduan dugaan perzinaan. “Kami sudah selesaikan pembahasannya, tinggal perumusan redaksional pasal-pasal tertentu,” katanya.

Adapun pasal penghinaan kepada presiden dalam kategori penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 Ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

“Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri,” demikian bunyi Pasal 218 Ayat (2). (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

diana dewi donasikan rapid test

Diana Dewi Donasikan 1.000 Alat Rapid Test Buat IDI Depok

DONASI : Diana Dewi, pengusaha asal Kota Depok, kembali mendonasikan sebanyak 1.000 alat rapid test.

Read More...
novi siap advokasi

Novi Buat Lomba Video Aspirasi Penanganan Korona

Novi Anggriani.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Memberikan semangat dan motivasi bagi warga di tengah pandemi Virus Korona

Read More...
PPP depok peduli

Qonita : Sambut Ramadan Tanpa Perdebatan

BANTUAN : Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Lutfiyah dan Sekretaris DPC PPP Kota Depok,

Read More...

Mobile Sliding Menu