ICW Curiga Reivisi UU KPK, Karena 23 Anggota DPR Jadi Tersangka

In nasional, Utama
Ketua DPR Setya Novanto harus mendekam di penjara karena kasus korupsi yang menjerat dirinya. Selain Setya, masih ada 22 Anggota DPR lainnya yang jadi tersangka. FOTO : JAWAPOS.COM

 

JAKARTA – Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berpendapat, adanya revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), tidak terlepas dari catatan adanya 23 anggota DPR RI selama lima tahun ini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Banyaknya anggota DPR RI periode 2014-2019 yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK menjadi penyebab adanya revisi UU KPK,” ucap Kurnia, Minggu (15/9).

Kurnia menjelaskan, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari ragam partai politik. Bahkan hampir seluruh fraksi yang ada di DPR telah tersandung perkara korupsi.

“Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” imbuh Kurnia.

Detailnya adalah, Partai Golkar 8 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 3 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 orang, Partai Nasdem 1 orang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 orang.

Tak hanya itu, Kurnia juga menjelaskan, dalam catatan KPK dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik.

“Atas narasi di atas maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan,” sesalnya.

Oleh karena itu, ICW menegaskan, agar DPR segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Karena akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi.

“Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai,” tegasnya. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

PGRI dan K3S bojongsari peduli

K3S SD dan PGRI Bojongsari Gelar Aksi Peduli

SOSIAL : K3S SD dan PGRI Kecamatan Bojongsari memberikan bantuan ke Kecamatan Bojongsari untuk disalurkan

Read More...
BBM pertamina baru

Belum juga Turun, Berikut Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan Malaysia

HARGA TURUN : Warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU kawasan Jalan

Read More...
ilustrasi tulisan dana bos

Dana BOS dan Tunjangan Guru Dipangkas Pemerintah

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah memangkas dana BOS dari Rp 54,31 miliar menjadi Rp 53,45 miliar.

Read More...

Mobile Sliding Menu