ILUSTRASI
ILUSTRASI

 

BANDUNG – Kabar mengejutkan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Dewi Sartika menuturkan, ada perubahan terkait dengan kebijakan penggantian seragam dinas.

Kebijakan tersebut, yakni untuk membedakan pakaian dinas harian (PDH) guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan yang berstatus non-PNS. Diperkirakan kebijakan tentang seragam tersebut, karena tersebarnya kasus video dan foto syur guru berpakaian PNS yang diperankan tenaga honorer salah satu SMK di Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan terkait pakaian dinas untuk SMA/SMK/SLB negeri tersebut, telah disampaikan ke seluruh kabupaten/kota melalui surat. Sebelumnya memang tidak ada perbedaan, tetapi kini guru honorer dilarang menggunakan PDH warna khaki dan seragam Korpri. Kini, guru honorer pria hanya boleh menggunakan kemeja polos warna terang dan celana gelap. Sedangkan, perempuan menggunakan blazer untuk Senin dan Selasa.

Rabu dan hari besar nasional atau setiap 17 Agustus, mereka mengenakan kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap. Kamis dan Jumat batik atau bordir.

Kebijakan tersebut, mendapatkan penilaian yang diskriminatif. Hal itu diutarakan Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Cecep Kurniadi.

“Disdik Jabar sudah melakukan tindakan diskriminatif dalam menentukan seragam. Di hadapan siswa, harusnya guru PNS maupun honorer tidak dibedakan. Sebab, kami mengajar sesuai dengan kurikulum,” kata , Minggu (22/9).

Dia menambahkan, seragam khaki adalah pakaian dinas harian kebanggaan guru honorer. Dengan seragam tersebut mereka disegani para siswa dan orang tua karena dianggap PNS juga.

“Sekarang semakin kelihatan mana guru PNS dan honorer. Padahal sebelumnya, tidak ada yang tahu kami honorer,” keluhnya.

Lebih lanjut, Cecep mengaku kecewa dengan perbuatan dua oknum guru SMK swasta itu. Akibat tindakan keduanya, cukup memengaruhi perjuangan honorer K2 mendapatkan status PNS.

“Ada dampaknya lah. Apalagi keduanya guru honorer. Meski bukan honorer K2, tapi label honorer itu yang tercoreng,” kata Cecep.

Dia menambahkan, akibat aksi bejat dua oknum tersebut sedikitnya bakal ada pengaruh pada perjuangan honorer K2, khususnya di Jabar. Itu sebabnya, Cecep dan pengurus lainnya berusaha untuk bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Kami sedang berkoordinasi dengan asprinya gubernur. Mudah-mudahan secepatnya bisa ketemu beliau. Kami ingin jelaskan honorer K2 benar-benar orang yang mengabdi kepada negara dan insyaallah enggak neko-neko,” tandasnya. (jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya