Anggota DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti.
yamaha-nmax
Anggota DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sorotan tentang adanya pemberian obat kedaluwarsa dari Puskesmas Villa Pertiwi ke Nur Istiqomah datang dari Anggota DRPD Depok, Tengku Farida Rachmayanti. Politisi dari partai PKS tersebut mengungkapkan, dugaan ini harus dipastikan. Tentu dia berharap ini tidak menyebabkan kondisi yang fatal kesehatan pasien. Pengujian laboratorium sebaiknya tidak sekali. Ini untuk mencari pendapat kedua.

Terkait penggunaan obat, lanjut Farida masyarakat dilindungi secara legal oleh Peraturan Daerah Kota Depok No. 17 Tahun 2017. Disebutkan bahwa sediaan farmasi merupakan pengelolaan berbagai upaya untuk  menjamin keamanan, khasiat/manfaat, mutu. Dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan serta keterjangkauan, guna meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Baca Juga  Jalan Perum BSI Duren Mekar, Kota Depok Dicor

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan obat, vaksin program nasional serta penanganan efek sampingnya. “Oleh karenanya dalam hal penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, pemerintah daerah membangun Sistem Informasi Obat,” ujarnya.

Perda Sistem Kesehatan Daerah sejak 2017 telah mengamanatkan, agar pengelolaan kesehatan daerah berbasis informasi teknologi. Semoga ini segera terwujud karena telah diperkuat dengan hadirnya Perda Penyelenggaraan Kota Cerdas.

Relevansinya data base obat di Puskesmas dan RSUD bisa terpantau secara realtime. Sehingga pengecekan batas akhir penggunaan bisa lebih efektif. Diharapkan bisa mencegah kesalahan pemberian obat.

“Semoga kejadian ini bisa memotivasi untuk terus memperbaiki pelayanan farmasi yang lebih akurat,” terannya.

Menurutnya, secara umum isi perda sudah dijalankan dengan baik. Bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat salah satunya mengacu ke perda ini. Baik yang bersifat prefentif maupun kuratif.

Baca Juga  Dicampur Methanol Lebih Strong

“Seingat saya perda ini telah dievaluasi oleh Bapemperda setelah satu tahun disahkan. Saat itu kita ingin tahu progress program yang direncanakan mengacu kepada klausul perda,” tegasnya.

Namun, dengan adanya temuan-temuan lapangan tentu relevan, jika dilakukan kembali evaluasi penerapannya. Bisa juga melalui rapat kerja Komisi D dengan Dinas Kesehatan. Sehingga terus ada perbaikan ke depannya. Sebab membangun sistem apapun, itu perlu waktu.(rd)

 

Jurnalis : Fahni Akbar (IG : @akbar.fahmi.71)

Editor : Pebri Mulya