Menteri PAN dan RB, Tjahjo Kumolo
Menteri PAN dan RB, Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

 

JAKARTA – Jumlah pimpinan MPR untuk periode 2019-2024 bertambah, kini menjadi 10 orang, setelah sebelumnya ada delapan orang. Keputusan tersebut adalah hasil dari kesepakatan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dimana dalam rapat tersebut akhirnya menyepakati adanya revisi terhadap UU Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

“Alasan pemerintah jelas, penambahan dua pimpinan itu semata-mata ingin menunjukkan bahwa MPR itu lembaga pemusyawaratan,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9).

Artinya, dengan bertambahnya jumlah pimpinan MPR itu, Tjahjo berharap, lembaga tersebut bisa semakin efektif dalam membangun ketatanegaraan.

“Harapannya mudah-mudahan akan lebih akuntabel, semakin efektif dan bisa menyerap semua aspirasi masyarakat dalam membangun sistem ketatanegaraan,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR, Totok Daryanto mengatakan, dengan adanya sepuluh pimpinan ini. Maka nantinya sembilan fraksi DPR periode 2019-2024 ditambah satu perwakilan DPD bisa mengirimkan nama-nama anggotanya untuk bisa menempati posisi pimpinan MPR.

“Jadi nantinya setiap fraksi atau kelompiok anggota mengajukan satu orang pimpinan MPR,” kata Totok.

Diketahui dari draf tentang revisi UU MD3 yang didapat, pasal mengenai penambahan posisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang itu ada pada pasal 15 UU MD3 berbunyi, pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR.

Sebelumnya, usulan penambahan pimpinan MPR awalnya dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan supaya ada penambahan sepuluh pimpinan MPR. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen. ‎(jwp/rd)

 

Editor : Pebri Mulya