Foto :  Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti
Foto :  Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti mendukung inisiasi Pemkot Depok untuk melakukan penyesuaian beberapa pasal di Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Yakni pelarangan rokok elektrik atau vape di Kota Depok. Usulan ini pun sudah disampaikan saat penyusunan Prolegda 2020.

Dia mengatakan, langkah yang dilakukan Pemkot Depok ini sebagai upaya menghadirkan masyarakat yang sehat dan berkualitas, terutama perlindungan terhadap anak dan remaja.

“Karena menurut data yang disampaikan Dinkes Depok, kecenderungan usia anak kecanduan rokok semakin dini,” kata Farida Rachmayanti, Selasa (17/9).

Bu Opi-sapaannya-mengaku, telah menyaring beberapa informasi, termasuk dari Komnas Pengendalian Tembakau dan  World Health Organization (WHO) juga sudah membuat pernyataan bahwa rokok elektronik itu berbahaya. Bahkan disebutkan bahwa mengandung nikotin di atas rokok konvensional.

“Kami mendukung gerakan untuk hidup sehat melalui regulasi KTR ini. Dan keluarga memiliki peran dan fungsi yang strategis,” papar Bu Opi.

Karena itu, ia menegaskan, dinkes juga harus terus mensukseskan Gerakan bernama Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang dua tahun lalu dicanangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Di mana dalam gerakan ini, terdapat 12 indikator keluarga yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2016.

“Salah satunya adalah seluruh anggota keluarga bebas rokok,” tegas bakal calon Walikota Depok dari PKS ini.

Dalam beberapa kali rapat komisi, ia mengungkapkan, Dinkes Depok juga menyampaikan realitas ini. Mereka bukan terlambat bergerak, mengenai pelarangan rokok elektrik. Sepertinya, lebih dikarenakan regulasi pelarangan penjualannya belum ada. Bahwa peredaran dan impor vape dibolehkan asalkan mendapat rekomendasi dari empat lembaga.

“Keempat lembaga itu adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional yang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Kementerian Perindustrian. Jadi baru dalam tataran legal dan ilegal,” terang Bu Opi.

Sementara, Perda KTR secara substantif lebih ke arah membatasi ruang bagi perokok agar tidak membahayakan pihak lain. Secara implisit pembinaan bertahap agar perokok mengurangi konsumsinya. Perda direvisi akan memasukkan diantaranya klausul rokok elektronik, yang belum dibunyikan.

“Dengan bingkai hidup sehat dan perlindungan kepada masyarakat, pada akhirnya kita menunggu ketegasan aturan terkait larangan peredarannya,” pungkas Farida. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya