TUNTUT : sejumlah warga yang terdampak pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (16/9). FOTO : ISTIMEWA
TUNTUT : sejumlah warga yang terdampak pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (16/9). FOTO : ISTIMEWA

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Belum adanya penyelesaian uang kerohiman, sejumlah warga yang terdampak pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (16/9).

Warga menuntut Komnas HAM membantu mereka menyelesaikan masalah, antara warga dengan pemerintah. Mereka menilai hingga hari ini belum satu pun warga yang menerima uang kerohiman.

“Kami diundang Komnas HAM untuk mediasi, kami juga dipertemukan oleh tim KJPP dan Pemkot Depok,” ucap warga terdampak, Tono.

Warga menegaskan bakal terus memperjuangkan uang kerohiman dan warga yang belum mendapatkan SK.

“Ada 22 sampai 25 warga yang belum mendapatkan surat keputusan appraisal. Kami akan tetap berjuang buat teman-teman, besaran uang kerohiman juga menjadi fokus kami,” tutur Tono.

Ia berharap, besaran uang kerohiman disamakan dengan pembebasan lahan tol cijago. “Itu sebagai tolak ukur kami saja karena harga yang di berikan tim KJPP saat ini tidak manusiawi,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Kuasa Hukum warga terdampak Andi Tatang. Ia menegaskan, pihaknya hanya akan fokus pada besaran uang kerohiman dan SK untuk warga yang belum menerima.

Pada mediasi tersebut, hadir Sekda Kota Depok, Hardiono, perwakilan Komnas HAM, Munafrizal Manan, Kuasa Hukum warga terdampak, Tatang, dan perwakilan Kementerian Agama.

Hardiono menyebutkan, pada mediasi tahap ini ruang lingkup kesepakatannya terkait permasalahan kasus tanah milik pemerintah (Kemenag) eks pemancar RRI, antara warga penggarap, Kemenag, Setwapres RI, Tim Terpadu Provinsi Jawa Barat, dan Pemkot Depok.

“Kesepakatan pertama, akan dilakukan appraisal oleh KJPP sejumlah 22 penggarap, atau 25 bidang garap dari total 61 penggarap yang sudah terdata sebelumnya,” ungkap Hardiono.

Kemudian, warga menyerahkan data yang belum di appraisal dan harus diverifikasi dan validasi, serta penyerahan data tersebut. Selanjutnya, agar transparan disampaikan kesepakatan ini hasil aimatik appraisalnya dengan membuat permohonan ke pusat pembinaan profesi keuangan di Kementerian Keuangan RI.

“Ada yang belum sampai titik temu tentang menaikkan nominal hasil appraisal. Karena belum ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing mencari aturannya,” ujarnya.

Banyak yang Ingin Ngajar

Meski proses pembebasan lahan masih terkendala tentang kesepakatan harga ganti rugi, namun proses Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dikebut. Bidang akademik juga mulai mendesain sistem belajar mengajar di kampus internasional milik Indonesia.    Rektor UIII, Prof Komarudin Hidayat mengatakan, proses penerimaan mahasiswa, dan tenaga pengajar akan dilakukan seleksi pada tahun 2020 mendatang. Menurutnya, perekrutan akan dilakukan awal tahun depan secara terbuka, karena yang akan belajar dari dalam dan luar negeri.

Pada tahun pertama pihaknya mengaku akan membuka lima program studi yang akan diajarkan di UIII, antara lain politik, sients, edukasi, islamic study, dan ekonomi. “Setiap prodi paling kami baru menerima 25 mahasiwa S2 di setiap program studi, jadi di tahun pertamna kami baru menerima 125 mahasiswa S2,” beber Prof Komarudin Hidayat.

Disamping itu, pihaknya juga mengaku akan membuka pemerimaan bagi mahasiswa S3. Selain itu, pihaknya juga akan mengumumkan secara terbuka seleksi penerimaan dosen di UIII, sehingga dosen-dosen yang mengajar dapat dipertanggung jawabkan.

“Silahkan saja jika ingin mendaftar, karena kami akan seleksi berdasarkan standar, dan standar yang kami tentukan sangat tinggi untuk menerima mahasiswa dan dosen. Dengan begitu sebenarnya pembangunan harus segera,” tandasnya.

Sebelumnya, progres pembangunan UIII terus dikebut. Untuk itu, Lurah Cisalak, Wiyana mengimbau kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan tanpa izin agar mentaati aturan yang berlaku dan menghambat pembangunan proyek pemerintah pusat tersebut.

Selaku pemimpin wilayah di kawasan UIII, Wiyana mengimbau masyarakat yang memanfaatkan lahan tanpa izin pejabat berwenang di kawasan Jalan Pemancar Cimanggis yang menjadi lahan dibangunnya UIII untuk tidak melakukan pemblokiran jalan di sana. Pasalnya, Pemkot Depok sudah memberikan sosialisasi berupa surat pemberitahuan dan baliho agar warga mengosongkan lahan guna keperluan pembangunan UIII.

“Saya mengimbau masyarakat yang berukim di sekitar proyek pembangunan UIII untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebab lahan tersebut milik negara dan akan dibangun Proyek Standar Nasional (PSN),” ucap Wiyana.

Ia mengungkapkan, sebelumnya pihak Kelurahan Cisalak bersama Satpol PP Kota Depok sudah memberi sosialisasi kepada warga agar mematuhi aturan yang berlaku. Terlebih, upaya pengosongan lahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

“Pengosongan lahan ini merupakan amanat dari hukum yang tertuang dalam Perda Kota Depok nomor 16 tahun 2012. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik wajib mematuhinya,” serunya.

Faktanya, sambung Wiyana, warga menempati lahan  UIII bukan warga asli Cisalak. Mereka merupakan warga luar Depok yang ingin menggunakan tanah tersebut untuk tempat tinggal atau keperluan lainnya. “Yang mengisi lahan itu bukan warga kami, tapi dari luar Kota Depok,” bebernya.

Ia menambahkan, usaha mediasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) dengan masyarakat yang menduduki lahan saat ini sedang berjalan. Untuk itu, masyarakat penggarap diharapkan tidak melakukan tindakan yang menentang aturan hukum atau menghambat jalannya proses pembangunan UIII.

“Segera lakukan pengosongan lahan sebelum terkena sanksi administratif. Semoga masyarakat sekitar UIII patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku karena lahan tersebut milik negara,” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi), Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya