BENTROK : Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BENTROK : Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

JAKARTA – Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) mulai 15 sampai 20 Oktober 2019. Keputusan itu berkaitan dengan akan adanya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.

Keputusan itu disampaikan usai adanya rapat koordinasi antar pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan aparat keamanan, baik dari Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Badan Intelijen Negara (BIN), maupun Kepolisian Republik Indonesia.

“Kami akan memberlakukan dari 15 sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar tetap kondusif,” ucap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama.

Sementara itu, rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang akan berunjuk rasa di tanggal tersebut, berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) yang belum diizinkan, dipastikan akan berlangsung tanpa izin alias ilegal.

Hal tersebut dipertegas lagi oleh Panglima Kodam Jayakarta, Mayor Jendral TNI Eko Margiyono.

“Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasa ilegal. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitar gedung DPR/MPR. Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberap hari lalu. Tidak ada yang spesifik,” ujarnya. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya