Oleh: Muhammad Izzuddin Al Qosam

Ketua Umum PC IMM Depok

 

SALAH satu anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Immawan Randi, tewas pada saat melakukan aksi demonstrasi yg dilakukan oleh gabungan mahasiswa Se-Kendari di depan kantor DPRD Kendari dalam rangka menyuarakan aspirasi masyarakat, pada Kamis (26/9)

Berdasarkan hasil autopsi, RS Kendari menjelaskan, penyebab tewasnya Immawan Randi karena peluru yang mengenai ketiak kiri bagian bawah menembus ke paru-paru sehingga mengakibatkan luka dibagian paru-paru Randi.

Setelah 2 minggu kepergian Immawan Randi, berbagai cara untuk mencari pelaku utama penembak Randi sudah dilakukan dari melapor ke Komnas HAM, melapor ke polres Kendari, melakukan aksi solidaritas diberbagai daerah sampai meminta langsung kepada kapolri Jendral Tito Karnavian untuk menyelesaikan langsung kasus ini akan tetapi sampai saat ini pun pelaku belum terungkap juga.

Jauh sebelum kasus Randi banyak sekali kasus HAM yg belum diselesaikan oleh pihak Kepolisianan. Mulai dari kasus Munir, mahasiswa Trisakti, tragedi Semanggi satu dan dua, dan masih banyak lagi kasus-kasus HAM yang sampai saat ini belum terungkap.

Menurut Ketua Umum PC IMM Depok, Muhammad Izzuddin Al Qosam, kepolisian cenderung tebang pilih dalam menindak suatu perkara. Kasus yang paling terbaru yaitu kasus penganiayaan relawan Jokowi yang bernama Ninoy Karundeng. Kasus tersebut bermula ketika Ninoy karundeng sedang merekam aksi unjuk rasa dan demontrans yang terkena gas air mata di kawasan jakarta.

Menurut penuturan yang dikatakan Ninoy dia diseret oleh sekelompok orang tak dikenal dan dibawa masuk ke dalam Masjid Al-Falah di daerah Pejompongan. Sebelum dibawa masuk ke dalam masjid, Ninoy sempat dianiaya selama dua menit. Ketika dia mengaku sebagai relawan Jokowi, dia kembali diintrogasi dan dianiaya di dalam masjid. Tiba-tiba, Ninoy mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang yang dipanggil ‘habib’. Dia mengaku tak melihat atau mengenal ‘habib’ tersebut karena dia terus dianiaya. Dia hanya bisa meminta perlindungan dengan alasan punya keluarga yang masih membutuhkannya.

Kasus tersebut baru dia ceritakan dan di blow up di media pada tanggal 7 Oktober 2019. Akan tetapi, dalam waktu 3 hari Kepolisian sudah menetapkan 12 tersangka, sedangkan kasus Randi sudah setengah bulan belum terungkap juga siapa pelakunya.

Yang menjadi keanehan mengapa Kepolisian lebih memilih mengusut perkara yang kredibilitasnya masih dipertanyakan? Bisa saja Ninoy karundeng mengarang sebuah kejadian tersebut. Sedangkan perkara yang kredibilitasnya dapat dipercaya malah diabaikan? Kasus yang disebabkan oleh ulah aparat malah cenderung dibiarkan.

Sungguh miris melihat sikap aparatur negara yang memiliki slogan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Slogan tersebut hanya menjadi simbol agar masyarakat percaya kepada Kepolisian akan tetapi implementasi untuk merepresentasi dari slogan tersebut tidak ada.

Secara legitimasi dan legalitas Kepolisian merupakan penegak hukum yang sah, akan tetapi secara realita saat ini Kepolisian hanya menjadi aparat penegak hukum untuk pendukung pemerintah saja. Individu dan instansi yang tidak pro kepada pemerintah atau individu dan instansi yang suka mengkritik dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini cenderung diabaikan jika meminta keadilan kepada aparat penegak hukum.

Jika seperti ini terus integritas penegak hukum patut dipertanyakan, Janji dan sumpah atas nama Tuhan YME juga harus dipertanyakan. Jika sikap keKepolisianan seperti ini terus, jangan salahkan kami jika kami menyatakan mosi tidak percaya kepada keKepolisianan. (*)