Bawaslu Jabar Petakan Kerawanan Pilkada

In Politika
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan.

 

BANDUNG Ketua Bawaslu Jawa Barat (Jabar), Abdullah Dahlan menilai kontestasi Pilkada adalah tantangan bagi lembaganya. Pasalnya, suksesnya Pileg dan Pilpres menjadi capaian bagi Pengawas Pemilu. Sehingga, tergambar di pemilihan kepala daerah di 2020 mendatang.

Untuk itu, lembaga penyelenggara Pemilu ini memetakan sejumlah tantangan dan kerawanan yang akan dihadapi pada pesta demokrasi tersebut.

“Tantangan Bawaslu Lebih kuat, karena di Pilkada irisan dengan dinamika politik lokal. Sehingga, perlu penguatan Tupoksi Bawaslu agar lebih maksimal,” tutur Abdullah kepada Radar Depok.

Ia mengungkapkan, di Jabar, ada delapan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. Untuk itu, di kabupaten/kota ini, ada potensi sejumlah petahana maju, baik walikota/bupati, instansi dan DPRD.

Karenannya, Bawaslu mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar tidak menjadikan birokrasi mesin pemenangan, program pemerintah tidak menjadi modal politik (politisasi porgram). “Netralitas ASN menjadi tantangan bagi Bawaslu ketika petahana maju di Pilkada,” paparnya.

Warga Kota Depok ini menegaskan, apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indramayu menjadi catatan bagi Bawaslu. Untuk itu, rakyat harus lebih melihat dan mempersiapkan lagi dalam memilih pemimpin. “Memang apa yang dilakukan KPK itu pola penataan pemerintah agar lebih baik,” terangnya.

Menurut Abdullah, kerawanan di tahap awal adalah pencalonan. Sebab, dikhawatirkan ada klausul money politik dalam pencalonan, seperti memberikan mahar tertentu kepada partai yang akan mengusung peserta tersebut maju di Pilkada (Kandidat Buying).

“Ini imbauan awal untuk peserta Pemilu maupun pemilih. Sanksinya, calon dapat digugurkan jika terbukti memberikan sesuatu ke partai pengusung,” ujar Abdullah.

Ia menambahkan, hal lain yang menjadi tantangan dan fokus bagi Bawaslu adalah syarat verifikasi dukungan calon perseorangan/independen.

Sebab, banyaknya persyaratan dan kuota minimal dukungan perlu ketelitian dan ketepatan penelitian administrasi serta verifikasi lapangannya. “Dalam waktu dekat, sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2019, kami juga akan rekrutmen Panwascam (Tingkat Kecamatan),” pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya

You may also read!

bahan untuk iklan pajak

Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019

ILUSTRASI   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Dalam rangka meringankan beban wajib pajak menyiapkan SPT Tahunan dalam kondisi pandemi

Read More...
BNN Depok disinfektan

Kantor BNN Depok Disemprot Disinfektan

CEGAH KORONA : Petugas keamanan BNN Kota Depok saat melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas

Read More...
gungung anak krakatau nasa

Sangat Jelas, Ini Hasil Foto Gunung Anak Krakatau dari NASA

Penampakan Gunung Anak Krakatau pasca-meletus pada akhir pekan kemarin hasil jepretan NASA. FOTO : NASA

Read More...

Mobile Sliding Menu