Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok, Enny Ekasari.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Depok, Enny Ekasari.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Akibat adanya kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pemkot Depok ikut ketiban pulung. Terutama dalam iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, yang sebelumnya disiapkan Rp47 miliar, jadi diajukan Rp73 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Enny Ekasari mengungkapkan, apabila iuran BPJS Kesehatan naik, otomatis PBI yang kewajiban iurannya ditanggung dari APBD akan mengikuti. Dinas Kesehatan Kota Depok pun sudah menyiapkan anggaran untuk RAPBD 2020.

“Peserta PBI APBD data per 1 September sekitar 182.855 jiwa. Apabila sesuai dengan premi lama kami anggarkan di 2020 sebesar Rp47 Miliar. Tetapi jika preminya naik, kami ajukan Rp73 miliar hampir dua kali lipat,” kata Enny kepada Radar Depok, di Balaikota, Selasa (1/10).

Enny menyebut, sampai saat ini kuota peserta PBI APBD belum mencapai target yang ditetapkan Pemkot Depok. Pada 2020 mendatang Dinkes menargetkan sebanyak 217.207 jiwa menjadi peserta PBI APBD.

“Untuk tahun depan kami tetap bisa mendaftakan seluruh peserta PBI APBD yang terdaftar di 2019. Jadi tidak ada istilah tahun depan karena preminya naik, sehingga kami mengurangi jumlah pesertanya, semuanya terkodinir,” ujar Enny.

Selain dari APBD murni, pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta PBI APBD sebagian berasal dari pendapatan pajak rokok di Kota Depok. Ketentuan ini tertuang dalam Perpres No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Pajak rokok itu nilainya 10 persen dari cukai. Dari nilai pajak rokok bisa digunakan untuk kepentingan BPJS Kesehatan sebesar 75 persen dari 50 persen pajak rokok,” terangnya.

Selain dari pajak rokok dan APBD, pembayaran iuran peserta PBI APBD juga datang dari Bantuan Gubernur (Bangub) Provinsi Jawa Barat sebesar Rp39 Miliar untuk Rencana APBD 2020 mendatang. “Jadi di Rencana kerja dan anggaran (RKA) 2020 kami sudah siapkan sekitar Rp109 miliar termasuk RAPBD dan BanGub, kalau benar adanya kenaikan premi BPJS Kesehatan,” tegas Enny.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatah Cabang Depok, Irfan Qadarussman mengungkapkan, hingga kini belum ada surat keputusan atau Peraturan Presiden mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kalaupun memang diberlakukan naik, pihaknya juga belum mengetahui tipe kelas mana dulu yang akan naik.

“Kami belum tau akan berlaku mulai kapan kenaikan iuran tersebut,” tegas Irfan.

Namun dia tidak menampik akan terjadi kenaikan iuran peserta PBI APBD, apabila Presiden Joko Widodo meneken keputusan untuk menaikkan iuran secara menyeluruh. Diperkirakan akan naik hampir dua kali lipat, sebelumnya sebesar Rp23ribu menjadi Rp42rb per jiwa.

“Kalau menurut saya tidak masalah jika yang naik itu iuran peserta PBI APBD dan APBN, karena toh semuanya dibayarkan oleh pemerintah bukan personal,” pungkas Irfan.(rd)

 

Jurnalis : Nur Aprida Sani (IG : @apridasani)

Editor : Pebri Mulya