MONEV: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bogor Cileungsi dan Sukabumi menggelar rapat monitoring dan evaluasi (Monev) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bogor, Senin dan Selasa (14-15/10). FOTO : BPJS KETENAGAKERJAAN FOR RADAR DEPOK
MONEV : BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bogor Cileungsi dan Sukabumi menggelar rapat monitoring dan evaluasi (Monev) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bogor, Senin dan Selasa (14-15/10). FOTO : BPJS KETENAGAKERJAAN FOR RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Bogor Cileungsi dan Sukabumi menggelar rapat monitoring dan evaluasi (Monev) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bogor, Senin dan Selasa (14-15/10).

Kegiatan yang berlangsung di Horison Hotel Sukabumi, bertujuan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan KPKNL Bogor.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, Indra Iswanto mengapresiasi atas kerjasama yang terjalin dengan baik antara BPJS Ketenagakerjaan dan KPKNL Bogor.

“Hasil kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok dengan KPKNL Bogor yaitu sebesar Rp 628.110.034 piutang iuran dari badan usaha atau pemberi kerja binaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok telah tertagih,” ungkap Indra kepada Radar Depok.

Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar bagian/lembaga tersebut akan memudahkan dalam mengatasi masalah untuk tujuan bersama. Dimana tantangan ke depan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan akan semakin berat, terutama dalam penegakkan kepatuhan badan usaha terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara Kepala KPKNL Bogor, Selo Tarnando mengatakan bahwa kegiatan monev ini memang diperlukan agar koordinasi antar BPJS Ketenagakerjaan dan KPKNL Bogor jadi lebih aktif dan sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya guna meningkatkan kepatuhan terhadap piutang negara.

“Khususnya yang berasal dari ketidakpatuhan pemberi kerja atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban dalam hal membayar iuran ketenagakerjaan,”pungkasnya. (rd)

 

Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi)

Editor : Pebri Mulya