PENGGUNAAN AIR TANAH : Suasana pemukiman penduduk dan pertokoan di kawasan Jalan Margonda Raya. Penggunaan air tanah sampai saat ini masih banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau komersial di kawasan tersebut. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
yamaha-nmax
PENGGUNAAN AIR TANAH : Suasana pemukiman penduduk dan pertokoan di kawasan Jalan Margonda Raya. Penggunaan air tanah sampai saat ini masih banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga atau komersial di kawasan tersebut. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Jabar), akhirnya mengaku juga. Salah input yang terkait perizinan air tanah PT Propindo Sedayu dengan nomor 546.2/153/29.1.03.2a/DPMPTSP/2019, nantinya akan diperbaiki.

Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Jabar, Diding Abidin mengaku, ada kesalahan input dalam surat Ijin Pengelolaan Air Tanah (IPAT). “Pelayanan perizinan dalam naskah izin IPAT akan diperbaiki,” kata Diding kepada Harian Radar Depok, kemarin.

Menurutnya, terkaitnya kelalaian bahwa jaringan PDAM yang telah tersedia, pihaknya tidak akan melakukan Monitoring dan Evaluasi.

“Kami akan perbaiki kesalahannya, tapi tidak ada monitoring dan evaluasi,” terang Diding.

Sementara menurutnya, secara aturan DPMPTSP Jawa Barat dapat mengeluarkan izin IPAT, meski instansi yang memohon sudah sudah memasang jaringan PDAM. “Diperbolehkan, air tanah sebagai cadangan apabila kebutuhan dari PDAM belum mencukupi,” ujar Diding.

Baca Juga  SMK Sari Farma Juara Umum, Bawa Piala Walikota

Seperti diketahui proses perizinan pemanfaatan air tanah merupakan kewenangan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Dan tidak ada rekomendasi pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah.

Dalam surat rekomendasi perpanjangan izin air tanah di Kota Depok untuk PT Propindo Sedayu dengan nomor 546.2/153/29.1.03.2a/DPMPTSP/2019, menyatakan PT Propindo Sedayu tidak terdapat jaringan pipa PDAM. Padahal, di Jalan Margonda Raya ada jaringan pipa.

Sebelumnya, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negera Kejaksaan Negeri Kota Depok, Neneng Rahmadini menilai, pihak yang mengeluarkan izin harus melaksanakan mekanisme pengawasan terpadu atau monitoring evaluasi terhadap izin yang dikeluarkan.

“Bila ternyata ada pelanggaran, atau tidak sesuai, maka izin (air tanah, red) bisa ditinjau lagi,” tutur Neneng kepada Radar Depok.

Tentu dinas tersebut yang menilai apakah data yang tidak sesuai mempunyai nilai signifikan dalam hal diterbitkannya izin. Neneng menyebutkan, bila tidak signifikan mungkin bisa dilakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk meralat SK tersebut. (rd)

Baca Juga  Pemkot Depok Gugat Petamburan, Fokus Persiapkan Materi Gugatan

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya