TERDAMPAK PEMBANGUNAN UIII : Suasana pemukiman warga di kawasan RW 14, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, yang dikabarkan terdampak pembangunan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
TERDAMPAK PEMBANGUNAN UIII : Suasana pemukiman warga di kawasan RW 14, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, yang dikabarkan terdampak pembangunan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Permasalahan baru dalam pembangunan Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII), di Kelurahan Cisalak, Sukmajaya Depok kembali timbul. Kementerian Agama (Kemenag) RI, dinilai telah berbohong soal pembayaran terhadap 28 warga yang telah memiliki SK.

Diketahui, pecairan uang kerohiman yang dijanjikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI terhadap terdampak pembangunan kampus UIII Depok tak kunjung cair.

Sementara warga yang terdampak, sudah menandatangani berita acara penyerahan garapan dan membuat rekening serta buku tabungan. Saat itu ketika warga diundang pihak pemerintah di aula Kelurahan Cisalak beberapa minggu lalu.

Ketua RW14 Kelurahan Cisalak, Sutadi mengatakan, sesuai janji dari pemerintah setelah serah terima garapan, maka tiga hari dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing penggarap.

Tapi sudah dua minggu warga menunggu, dana tersebut belum juga cair. Sehingga warga yang terdampak pembangunan kampus UIII dan yang sudah mendapatkan SK serta sudah menyerahkan garapan, akan mengembalikan kembali ke pemerintah. “Warga menunggu, tapi belum cair,” kata Sutadi kepada Radar Depok, Rabu (02/10).

Terpisah, Kuasa Hukum Penggarap UIII, Andi Tatang Supriyadi  mengungkapkan, dana yang dijanjikan pemerintah untuk warga sampai hari ini belum ada pencairan. Tatang menyesalkan, dengan adanya kejadian tersebut. Seharusnya progran PSN benar-benar dipersiapkan secara matang.

Sejak awal warga menolak dengan adanya penghitungan dari KJJP yang dianggap tidak transparan, sehingga menimbulkan penolakan dari warga terkait pemberian uang santunan tersebut. “Tapi setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya warga mau menerima walau dianggap tidak sesuai uang yang akan diterima oleh warga. Namun, sudah sampai dua minggu belum cair, warga merasa dibohongi dan akan mengembalikan buku rekening tersebut kepihak pemerintah,” tegas Tatang. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya