Presiden Jokowi mengumumkan 34 pembantunya di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. FOTO : ISTIMEWA
RESMI : Presiden Jokowi mengumumkan 34 pembantunya di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. FOTO : ISTIMEWA

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengumumkan para punggawa menteri yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Total ada 34¬† nama yang menduduki posisi menteri atau setingkat menteri.

Dari beberapa tokoh tersebut, KPK mencatat ada beberapa nama menteri merupakan orang yang pernah diperiksa oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Beberapa orang memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam sejumlah perkara terpisah. Saya kira itu juga sudah terbuka ya informasinya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun, Febri tidak membeberkan secara jelas mengenai nama yang dimaksud. Ia hanya menyebut terdapat beberapa tokoh yang pernah terlibat kasus seperti kasus suap pada Ketua MK Akil Mochtar, gratifikasi pada Sekjen Kementerian ESDM, kasus suap dan gratifikasi Bupati Nganjuk dan kasus korupsi haji yang melibatkan eks Menteri Agama Suryadharma Ali. (rd/net)

 

Berikut 4 nama yang menjadi calon menteri yang pernah diperiksa KPK:

1. Ida Fauziah

Menteri Tenaga kerja, Ida Fauziah.

 

Ida Fauziah yang ditunjuk jadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) pernah diperiksa KPK terkait kasus Suryadharma Ali yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan dana setoran awal haji masyarakat untuk membiayai pejabat kementerian Agama dan keluarganya naik haji.

Ida yang saat itu merupakan Ketua Komisi VIII DPR mengaku ikut dalam rombongan haji bersama Komisi VIII dan pimpinan DPR yang diketuai Marzuki Alie. Saat itu Ida mengatakan biaya untuk mengadakan perjalanan haji digunakan dari dana daftar isian pelaksanaan pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR.

Pihaknya mengaku tidak tahu menahu mengenai jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai rombongan tersebut. Adapun, perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan pengawasan sebagai anggota DPR. Saat ditanya soal pengawasan apa yang dilakukan DPR di Arab Saudi, Ida mengatakan hanya melakukan pengawasan secara umum dan mengaku takt ahu soal penyelewengan yang ada.

2. Zainuddin Amali

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali.

 

Zainuddin Amali yang merupakan politisi Partai Golkar dan ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) merupakan tokoh yang pernah diperiksa KPK.

Zainuddin mengakui adanya permintaan uang Rp 10 miliar terkait sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang disampaikan mantan Ketua MK Akil Mochtar melalui BlackBerry Messenger (BBM). Akil telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam tiga kasus yakni dugaan penerimaan suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, gratifikasi terkait penanganan perkara di MK, dan TPPU. Selain itu,

Zainuddin juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM Wardoyo Karno.

3. Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

 

Abdul Halim Iskandar yang menduduki kursi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) pada tahun 2018 sempat berurusan dengan KPK.

Ketika itu, dirinya dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Terkait kasusnya yang pernah dipanggil KPK, kepada wartawan Selasa kemarin, ia menyebut dirinya sudah clear dan tidak terlibat.

“Semua clear, enggak ada masalah,” ujar dia.

4. Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

 

Yasonna Laoly yang kembali menduduki kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu tokoh yang juga pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus E-KTP.

Yasonna terlihat memenuhi panggilan KPK pada Senin (3/7/2017) dan Rabu (5/7/2017). Pada Rabu (10/01/2018) Yasonna juga kembali dipanggil KPK sebagai saksi kasus e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

Yasonna sebelumnya disebut menerima 84.000 dollar AS dalam proyek e-KTP. Saat proyek tersebut bergulir, Yasonna merupakan anggota Komisi II DPR. Pada Selasa (25/6/2019), Yasonna juga kembali dipanggil KPK sebagai saksi untuk Markus Nari. Markus Nari merupakan tersangka kedelapan dalam kasus e-KTP. Markus telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2017 silam.

 

Editor : Pebri Mulya