ILUSTRASI
ILUSTRASI

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Proses perizinan pemanfaatan air tanah merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Dan tidak ada rekomendasi pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah.

Kasi Perdata dan tata usaha Negera Kejaksaan Negeri Kota Depok, Neneng Rahmadini menilai, pihak yang mengeluarkan izin harus melaksanakan mekanisme pengawasan terpadu atau monitoring evaluasi terhadap izin yang dikeluarkan.

“Bila ternyata ada pelanggaran, atau tidak sesuai, maka izin (air tanah, red) bisa ditinjau lagi,” tutur Neneng kepada Radar Depok.

Tentu dinas tersebut yang menilai apakah data yang tidak sesuai mempunyai nilai signifikan dalam hal diterbitkannya izin. Neneng menyebutkan, bila tidak signifikan mungkin bisa dilakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk meralat SK tersebut.

Terpisah, Bidang Pengendalian DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Didin mengatakan, pada poin ke 13 menyatakan bahwa Margonda Residen belum memasang air PDAM.

“Itu maksudnya perusahaannya tidak pakai PDAM untuk alternatif persediaan air nya,” kata Didin.

Dia menjelaskan izin tersebut keluar dari Kementerian dan Badan Geologi, karena termasuk cekungan air tanah lintas kabupaten/kota. “Ini termasuk CAT Depok dengan Jakarta,” kata Didin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi PDAM Kota Depok mengatakan bahwa Margonda Residen, telah menggunakan jaringan PDAM. “Mereka sudah menjadi langganan kami,” kata Manager Pemasaran PDAM Kota Depok, Imas Dyah Pitaloka.

Diberitakan sebelumnya, untuk memuluskan proses perijinan pemanfaatan air tanah di sepanjang Jalan Margonda, ternyata dapat dilakukan dengan mudah. Beredar surat keterangan palsu untuk memuluskan proses perizinan di Provinsi Jawa Barat.

Seperti surat yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemda Jawa Barat yang mengeluarkan perpanjangan izin pengusahaan air tanah PT Propindo Sedayu dengan nomor 546.2/153/29.1.03.2a/DPMPTSP/2019.

Dalam surat yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2019 di Bandung tersebut, perpanjangan izin diperuntukan kepada apartemen milik PT Propindo Sedayu, yang terletak di Jalan Margonda Raya Kav 88, dengan pimpinan perusahaan Heru Lazuardi Triwiharto.

Surat yang diberikan DPMPTSP Jawa Barat, memiliki nomor surat permohonan 013/BM-AMR/X/2018, tertanggal 31 Oktober 2018. Dalam surat tersebut juga menjelaskan letak sumur bor yang telah diperpanjang ijinnya di titik koordinat B/T = 106o49’35,01” U/S = 06o23’10,40”. (rd)

 

Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto)

Editor : Pebri Mulya