Anggota DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti.

 

Pada bincang-bincang kali ini dengan awak Radar Depok, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Tengku Farida Rachmayanti menyoroti terkait penyalahgunaan gadget, khususnya bagi anak-anak. Apa saja yang dibahas?

Laporan : Ricky Juliansyah

RADARDEPOK.COM – Mengawali perbincangan, politikus perempuan yang masuk nominasi lima besar Pemilihan Umum Internal Raya (Pemira) PKS untuk Pilkada Depok 2020 ini,  menjelaskan secara umum, pemberitaan ratusan anak Indonesia terpapar kecanduan pornografi membuat prihatin. mereka sampai harus dikonsul ke rumah sakit jiwa. Ia pun berharap ini tidak menjadi fenomena gunung es.

“Menyikapi kondisi ini, Depok harus bersiaga. Apalagi kota ini di 10 tahun terakhir terus berkomitmen membangun sistem pembangunan dan pelayanan publik yang ramah anak,” kata Farida Rachmayanti.

Menurut perempuan berhijab yang akrab disapa Ibu Opi ini, dari hal tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diantisipasi. Pertama, banyaknya orang tua yang belum memahami bahaya membiarkan anak asyik dan akrab dengan gadget. Kedua, mereka paham, tapi tidak sabar dan telaten untuk mendisiplinkan anak terhadap penggunaan gadget.

“Untuk itu, pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan bagi keluarga menjadi sebuah keniscayaan,” ujarnya.

Sehingga, pembinaan dan pendampingan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan menjadi urgent. Bahkan, kedudukan pemerintah sebagai mitra keluarga harus diperkuat. Pemerintah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifkasi berbagai program ketahanan keluarga.

Strategi ekstensifikasi, misalnya dengan menyelenggaraan kegiatan parenting di RW ramah anak secara rutin. Secara khusus, diantaranya tema yang berkaitan dengan dampak penggunaan gadget pada anak. Jalur efektif lainnya adalah sekolah. Mereka disupport untuk juga melalukan kegiatan parenting.

Tema disesuaikan dengan permasalahan yang banyak dihadapi orang tua dalam pengasuhan anak. Pastikan kehadiran orang tua siswa secara utuh, ayah dan bunda. Sehingga, peran keduanya optimal, dan memberikan model pengasuhan yang seimbang.

Sementara untuk intensifikasi program, misalnya penambahan jam konsultasi gratis hingga sore hari pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Atau dibuka call dan on line konsultasi. Dengan demikian pemerintah perlu menyiapkan tambahan konselor dan psikolog agar program berjalan efektif.

Selain Puspaga, pemerintah juga memiliki Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di bawah Dinas Sosial. Lembaga ini membantu orang tua yang menghadapi kasus lebih spesifik akibat dampak gadget, misal terpapar konten pornografi.

“Kami juga mengusulkan salah satu materi Sekolah Pra Nikah berkaitan dengan bagaimana keluarga bijak menggunakan gadget,” papar Bu Opi.

Dari sisi infrastruktur, pemilik 9 ribu suara lebih di Dapil 2 (Beji, Cinere, Limo) ini pun mengajak seluruh stakeholder menyiapkan ruang yang representatif untuk anak anak bermain. Karena, tidak mungkin hanya bisa melarang tanpa memberikan alternatif. Sehingga, perlu juga ajak anak bermain di luar bersama teman sebayanya, mengalihkan pandangannya dari dunia maya ke dunia nyata. Sehingga, kecerdasan mental dan sosial mereka berkembang.

Karena itu, kebijakan publik Pemerintah Kota Depok terkait satu taman per kelurahan sudah tepat. Tentunya, ke depan, akan semakin baik jika kuantitasnya ditambah. Karena,  hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Pada sisi lain, keberadaan taman secara otomatis sebagai upaya pemenuhan 30 persen ruang terbuka hijau pada skala kota.

“Mari lindungi anak dari berbagai hal yang merusak potensi mereka. Mari jaga masa depan mereka. Kuncinya ada pada sistem pembangunan dan pelayanan publik yang ramah anak. Kuncinya juga pada kebijakan anggaran yang pro anak,” pungkas Bu Opi. (*)

 

Editor : Pebri Mulya