KUNJUNGAN: Walikota Depok Mohammad Idris didampingi Kepala Diskominfo Sidik Mulyono mengunjungi Kantor Jawa Pos di Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (03/10). Idris juga hadir dalam diskusi Metro Talk Jawa Pos. FOTO : JAWA POS FOR RADAR DEPOK
KUNJUNGAN : Walikota Depok Mohammad Idris didampingi Kepala Diskominfo Sidik Mulyono mengunjungi Kantor Jawa Pos di Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (03/10). Idris juga hadir dalam diskusi Metro Talk Jawa Pos. FOTO : JAWA POS FOR RADAR DEPOK

 

DEPOK – Pada akhir masa jabatannya, Walikota Depok Mohammad Idris mengakui bahwa masih ada tugas yang belum dituntaskan. Dia tidak memungkiri masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan beberapa persoalan penting di kota penyangga ibu kota tersebut.

Salah satu persoalan yang belum diselesaikan Idris adalah kemacetan dan banjir. Menurut dia, kota metropolis seperti Kota Depok tidak terlepas dari tiga masalah utama. Yaitu, demografi, penambahan penduduk, dan permasalahan banjir.

”Ketika dilantik sebagai walikota, saya punya obsesi ingin menyelesaikan banjir dan kemacetan. Sedikit demi sedikit, permasalahan itu sudah ditangani,” ucap Idris ketika mengunjungi Kantor Jawa Pos di Graha Pena, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (03/10).

Dia menerangkan, saat ini, Pemkot Depok terus memberikan terobosan baru untuk menyelesaikan banjir dan kemacetan di Depok. Saat ini, kata Idris, ada 1,2 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Depok.

”Jumlah warga Depok saat ini 2,3 juta jiwa. Dengan fasilitas jalan raya dan perbandingan jumlah kendaraan tentunya masih kurang,” kata Idris.

Namun, Idris menyebutkan, terkadang ada mekanisme birokrasi yang relatif membuat penyelesaian kemacetan menjadi terkendala. Khususnya kebijakan untuk menuntaskan kemacetan di jalan yang masuk kategori jalan nasional. Ada beberapa jalan yang statusnya jalan nasional.

”Saya cek ini penetapannya dari pusat. Menurut Permen, Jalan Margonda, termasuk jalan akses UI dan jalan lainnya, merupakan jalan nasional. Dampaknya, APBD tidak boleh intervensi,” ucapnya.

Pemkot Depok juga memiliki rencana untuk memperlebar Jalan Raya Sawangan yang membentang di tiga kecamatan. Namun, pihaknya saat ini baru dapat melakukan pembebasan lahan yang terdampak perluasan jalan itu.

”Kami hitung pembebasan Jalan Raya Sawangan sampai Rp3,5 triliun. Jauh lebih besar dari PAD Depok. Selain jalan, kami fokus di fasilitas publik seperti alun-alun yang insya Allah tahun ini selesai. Saya berharap, sebelum 2021, sudah selesai dan juga ada rencana membangun stadion,” terangnya.

Selain itu, Idris mengapresiasi atas peran serta media dalam mendukung pembangunan serta iklim investasi. Menurutnya, dukungan tersebut dilakukan media dengan memberikan informasi serta pemberitaan yang positif dan berimbang. “Media bagian dari lima unsur pembangunan atau pentahelix (birokrasi, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media),” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, semua elemen masyarakat harus turut berperan dalam pembangunan. Termasuk media dan wartawan menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu lanjut Idris, dengan kunjungan kepala daerah ke perusahaan media semakin memperkokoh hubungan baik keduanya. Hal itu menunjukkan media berperan dalam menyukseskan setiap kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Depok.

“Dengan pemberitaan secara tidak langsung mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui media program-program pemerintah dapat dibaca oleh masyarakat, bukan hanya kebijakan yang diputuskan oleh kami, tetapi harapan dan keinginan masyarakat pun sampai kepada kami,” ucapnya. (bry/co1/gum/gun/**)