Prabowo dan Joko Widodo.
Prabowo dan Joko Widodo.

 

JAKARTA – Adanya peluang besar jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra dan bergabung di koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan respon penolakan secara terang-terangan dari Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Menurutnya, demokrasi Indonesia bisa monolitik jika partai di luar koalisi pemerintah gabung setelah kalah di Pilpres. Bahkan, menurutnya, bisa saja malah Gerindra justru menjadi musuh dalam selimut di koalisi pendukung Jokowi.

Ace berpendapat, untuk mereka yang kalah menerima kekahalan tersebut, dan menunggu lima tahun lagi untuk berkonsentrasi. Apalagi, tanpa adanya tambahan koalisi pemerintah, sat ini parlemen sudah kuat dengan 63 persen kursi DPR.

“Dengan 63 persen di parlemen, saya kira sudah modal yang sangat cukup untuk mengawal pemerintahan dan menunaikan janji politiknya. Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini,” katanya.

Selain itu, dalam demokrasi seharusnya semua pihak sportif. Maksudnya, kecenderungan untuk membangun bangsa harus didasarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan atas visi misi yang telah disepakati oleh rakyat di kampanye.

Ace menuturkan, tidak etis kalau Gerindra mengharapakn dapat kursi menteri jika bergabung. Koalisi saja, sejak awal sudah menyerahkan posisi menteri kepada Jokowi..

“Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet,” katanya.

Terpisah, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera enggan berkomentar panjang mengenai kemungkinan Gerindra merapat ke kubu pemerintah. Menurutnya, setiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing.

“Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di tagar #KamiOposisi. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan kita di luar pemerintahan,” katanya. (jpnn/rd)

 

Editor : Pebri Mulya