Istana Negara.
Istana Negara.

 

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus meramu siapa saja yang akan menjadi pembantunya, dalam menjalankan roda pembangunan Indonesia. Sedari Senin (21/10) hingga kemarin, Jokowi memanggil sejumlah tokoh dari kalangan profesional dan kader partai. Sejumlah menteri petahana satu-persatu pun berdatangan ke Istana Merdeka, Jakarta. Menariknya, dari 15 kalangan partai yang dipanggil ke istana tidak ada satu pun perwakilan dari partai koalisi : Perindo, PSI dan Hanura.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok, Miftah Sunandar mengatakan, yang sudah fix berdasarkan hasil rapat di pusat, ada beberapa duta besar untuk Hanura. Sementara berdasarkan informasi ada satu nama yang diajukan untuk masuk bursa menteri.

“Sampai malam ini informasinya itu. Tapi kan keputusan final dan diumumkannya besok penentuannya. Ini juga di grup ketua partai kami sedang bahas itu juga (menteri),” kata Miftah kepada Radar Depok.

Namun, dia menegaskan sebagai salah satu partai pengusung, tentunya mengharapkan kader Hanura  dapat jabatan menteri jangan sampai ditinggalkan.

“Satu orang lah posisi menteri untuk Hanura. Itu harus sebagai partai pengusung, kami punya kader-kader terbaik yang kredibel untuk memimpin kementerian dan bersama membangun Indonesia,” tegas Miftah.

Senada dengan Miftah, Ketua DPD Partai Perindo, Anwar Nurdin mengatakan, sebagai partai pengusung Jokowi-Maruf Amin, pihaknya berharap salah satu kader Perindo bisa menduduki posisi menteri.

“Kami sudah berjuang di Pilpres. Tapi, keputusan dan lobi-lobi memang dari pusat, kami di DPD tentu berharap ada kader yang menjabat di Kabinet Kerja Jilid II nanti,” ucap Anwar.

Jajaran kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang sudah dipilah, dilantik hari ini. Sebelum dilantik, menteri-menteri Jokowi itu dikenalkan terlebih dulu.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, perkenalan menteri digelar pukul 08:00 WIB hari Rabu (23/10). Dua jam berselang, mereka dilantik.

“Besok dilakukan perkenalan jam 08:00 WIB dan dilanjutkan pelantikan jam 10:00 WIB,” ujar Heru, Selasa (22/10).

Saat perkenalan, jajaran kabinet sudah disiapkan kemeja putih. Kemeja itu sempat masuk ke Istana pada hari Senin (21/10). “Kemeja akan dipakai oleh calon menteri,” ujar Heru.

Saat pelantikan nanti, menteri juga akan menandatangani pakta integritas, yang berisi terutama soal komitmen anti-korupsi.

Mantan Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir mengatakan, pakta integritas ini akan diteken setelah semua menteri resmi dilantik.

“Presiden juga tidak sungkan-sungkan semua calon menteri harus tandatangani pakta integritas. Nanti kalau pada saat dilantik harus ditandatangani,” ujar Erick.

Salah satu calon menteri dari PKB, Ida Fauziyah mengatakan, pakta integritas itu memuat syarat di antaranya harus Warga Negara Indonesia (WNI), tidak terlibat kasus korupsi, dan sehat jasmani serta rohani.

Senada, calon menteri lainnya, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan tiga syarat yang termasuk dalam pakta integritas. “Ada tiga hal yang disampaikan, tidak terjerat pidana, tidak rangkap jabatan, dan tidak berkewarganegaraan ganda,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menilai, Joko Widodo tidak menggunakan hak prerogratifnya sebagai Presiden secara penuh dalam membentuk kabinet. Hal itu diutarakan Adnan merespons undangan sejumlah nama yang merupakan lawan politik Jokowi ke Istana Negara.

Nama-nama yang hadir di Istana Negara dalam dua hari ini disebut sebagai calon menduduki kursi menteri. Sebagian dari nama-nama yang dipanggil mengaku telah mendapat tawaran sebagai menteri.

“Tapi kalau saya lihat dari proses hari ini dan kemarin jelas bahwa dia juga tidak menggunakan hak itu [prerogratif] sepenuhnya karena dia juga harus menghitung soal kepentingan A, kepentingan B, kepentingan koalisi,” ujar Adnan Topan.

“Bahkan yang lebih parah lagi mengajak lawannya atau rivalnya dalam Pilpres 2019,” sambungnya.

Adnan pun menyoroti isi pidato Jokowi saat masa pelantikan sebagai Presiden beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi tidak memiliki perspektif terhadap isu-isu mendasar seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.

“Ada yang bisa menghitung kemarin, dari pidato kemarin ada enggak kata HAM, demokrasi, hukum dan korupsi. Tidak ada. Ada HAM itu ‘HAMbatan’, tapi di luar itu tidak masuk dan isu globalnya juga tidak disentuh,” tuturnya.

Dia justru mengatakan, narasi dalam pidato Jokowi mirip dengan narasi-narasi yang muncul pada era Orde Baru. Kata dia, era Orde Baru kerap bicara soal stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan.

Hanya saja, tutur Adnan, Soeharto saat itu berhasil mengendalikan pihak lain sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatnya efektif. Ekonomi pun tumbuh. Meskipun, lanjut dia, yang terjadi justru pemusatan bukan pemerataan.

“Nah dalam kasus hari ini, Jokowi yang dikendalikan oleh kanan-kirinya sehingga ini yang akan membuat prediksi ke depan kebijakan-kebijakan yang ia anggap prioritas ini juga tidak akan berjalan efektif,” kata Adnan.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, pemilihan menteri harus berdasarkan kebutuhan dan tantangan ke depan.

Dia menilai ancaman ke depan makin serius terhadap kebinekaan. Oleh karena itu, dia meminta Jokowi untuk menyadari hal tersebut. Selain itu, dia mengingatkan Jokowi bahwa rakyat memiliki hak untuk menuntut komposisi menteri.

“Moralitas publik itu kepentingan publik untuk memperoleh menteri yang laik. Bukan hanya profesional, tapi juga secara moralitas, integritas, rekam jejak, dan seterusnya. Itu hak publik. Pak Jokowi dibatasi dengan itu,” ucap Syamsuddin.

Perlu diketahui saat mengusung Jokowi-Ma’ruf terdapat koalisi yang disebut Indonesia Kerja. Dalam koalisi tersebut : PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo dan PKPI.(rd/jwp)

 

Jurnalis : Fahmi Akbar (IG : @akbar.fahmi.71), Ricky Juliansyah

Editor : Pebri Mulya